Karena itu, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, telah meminta jajarannya untuk melakukan review kilang yang betul-betul mandek total tersebut.
"Blok migas yang mandek sementara kita akan dorong supaya dipercepat. Yang mandek total lebih bagus diambil alih pemerintah dan dibuka kesempatan kepada pemain baru. Salah satu ladang yang besar sekali di situ adalah Gas Natuna Timur, itu cadangannya empat kali Masela," ujar Rizal di Jakarta, Jumat, (1/6).
Ia menjelaskan, namun kandungan gas di Natuna 70% mengandung CO2. Maka harus dipisahkan terlebih dahulu kandungan CO2-nya. Kawasan Natuna awalnya dikuasai oleh konsorsium asing, Exxon dan lainnya selanjutnya pemerintah meminta untuk sementara Pertamina mengkoordinasikan dahulu, dan selanjutnya para "pemain nasional" yang lain akan diikutsertakan. Apalagi pada saat harga minyak sekarang sudah mulai naik sedikit, diperkirakan tahun depan harga minyak bisa tembus ke USD 60-USD70.
"Pada saat itulah investasi dan eksplorasi di bidang ini menarik. Esensinya, kita mau daerah Natuna itu jadi tempat untuk proccessing gas dan industri termasuk peralatannya," lanjut Rizal.
Lebih jauh Rizal berpandangan, Kepulauan Natuna dan Anambas sangat indah. Pantai disana masih alami, natural, dan berpasir putih.
"Kita harus kembangkan jadi bukan seperti Maldives. Tapi Maldives dalam skala yang lebih besar untuk dijadikan pusat daripada tourism, pusat dari yacht-yacht. Ini bisa lebih dahsyat dari Maldives. Tentu kita akan pikirkan strateginya yang mengajak industri pariwisata dalam negeri dan nasional," jelasnya.
Pemerintah tengah dalam proses merumuskan semua langkah konkret untuk mengembangkan Natuna dan Anambas. Seusai lebaran, Menko Rizal akan meminta kepada Seskab untuk diadakan rapat lagi supaya bisa langsung eksekusi program.
Paling penting, esensi dari mengembangkan Natuna adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Natuna, membuat Natuna bisa berkembang pesat seperti daerah lain di seluruh Indonesia, dan menegakkan kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia.
"Dan dalam soal itu kita tidak mau negosiasi dengan siapapun. Ini adalah wilayah Republik Indonesia, kita berhak mengatur apapun di wilayah tersebut," demikian Rizal.
[zul]
Kepulauan Natuna memiliki kekayaan alam, khususnya minyak dan gas, yang melimpah. Namun, saat ini terdapat sekitar 15 blok yang pengelolaannya mandek. 
BERITA TERKAIT: