Akom Janji Distribusikan Wewenang

Menurut Ade, sudah semestinya DPP Golkar mendengarkan masukan berbagai kalangan untuk menentukan calon kepala daerah. DPD tingkat II atau kabupaten/kota akan mendapat 60 persen kewenangan dalam menentukan calon di pilkada. Sisanya, 20 persen menjadi kewenangan DPD I (provinsi) dan 20 persen lainnya milik DPP.

Sedangkan untuk pemilihan gubernur, maka 60 persen kewenangan menentukan calon menjadi milik DPD 1. Sedangkan DPP dan DPD II hanya 20 persen.  Namun, untuk pemilu presiden memang menjadi kewenangan DPP, dan tetap harus mengacu pada selera rakyat.

"Untuk tingkat pusat, tentu diserahkan ke mekanisme pasar. Karena kita tahu untuk pilpres, kita tak bisa sesuka kita. Kita tak boleh jago-jagoan. Hasil survei, siapa yang terbaik, tentu kita akan sesuaikan, sehingga memenangkan pertarungan. Kita ikuti maunya rakyat ke mana," kata Ade saat sosialisasi calon ketua umum Golkar di Hotel Pullman, Surabaya, Rabu (11/5).

Selain itu Akom juga menyinggung pentingnya kaderisasi model Sudharmono saat memimpin Golkar di era Orde Baru. Saat itu, Sudharmono membentuk character desk. Para elite yang kini jadi kepala daerah maupun pimpinan DPRD dari Golkar adalah hasil pelatihan model itu,” katanya.

Akom menegaskan, hal itu merupakan upaya menjaga peninggalan (legacy) para pendahulunya di Golkar. Dia menyontohkan, Golkar di era Aburizal Bakrie saja memiliki konsep Negara Kesejahteraan 2045 yang wajib dijaga dan dilaksanakan.

"Visi Negara Kesejahteraan 2045, itu harus didalami dan didiskusikan benar di tiap kaderisasi kita. Banyak model welfare state. Tapi maksud visi welfare state Golkar adalah yang berbasis Pancasila. Ini harus didiskusikan, supaya dimengerti, tak hanya slogan semata," jelasnya.

Tak lupa, Akom juga secara terbuka mengatakan bahwa Golkar tak perlu malu untuk mengakui diri dan membanggakan peninggalan HM Soeharto. "PDIP punya Bung Karno dan Bu Megawati. Golkar punya Soeharto. Kenapa tidak?" demikian Akom. [ysa]