DPR Banyak Bermain Mata Dengan Pemerintah

"Kenyataannya, DPR lebih banyak bermain mata dalam menjalankan kewenangannya itu," kata peneliti bidang Fungsi Pengawasan DPR Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Marcellius Djadijono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 8/4).

DPR, sambungnya, harus mengawal kebijakan pemerintah. Dengan begitu, sistem pemerintahan yang baik akan terbentuk dalam sinergi kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

"Untuk melengkapi revisi Undang-undang otonomi khusus di Papua, itu rencananya akan dimasukkan dalam prioritas legislasi 2016, nyatanya kembali tidak dimasukkan. Anehnya, mayoritas anggota DPR diam saja, seolah lupa dengan rekomendasinya sendiri," demikian  Djadi. [ysa]