Keinginan JK Dan Bamsoet Agar Ketum Golkar Bebas Masalah Hukum Sangat Masuk Akal

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Aufklarung Institut, Dahroni Agung Prasetyo. Karena itu, Agung mengingatkan, bahwa Golkar harus benar-benar menampilkan citra yang bersih. Penampilan paling utama yang mudah dikenal publik dan dijadikan simbol partai tentu saja adalah sosok sang ketua umum.

"Karena itu, kehendak kader dan elit Golkar model JK atau Bamsoet yang mau agar calon ketua umum Golkar mendatang harus bebas dari masalah hukum, sangat normatif, masuk akal sehat dan realitis. Ini merupakan kehendak politik internal yang baik, agar Golkar kembali berjaya," kata Agung kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 2/3).

Pernyataan Agung ini untuk menanggapi pernyataan politikus Golkar Ridwan Bae, yang tak sepakat dengan JK dan Bambang Soesatyo. JK dan Bambang ingin sosok ketum baru Golkar yang mumpuni dan tak punya catatan hukum masa lalu. Sementara Ridwan menilai perkataan JK dan Bambang ini sebagai bagian dari kampanye hitam kepada calon lain.

Menurut Agung, seharusnya Ridwan, sebagai kader Golkar, paham bahwa calon ketua umum harus benar-benar digodok kapasitas dan integritas di dalam internal Golkar sendiri. Bila tidak, maka lagi-lagi ketua umum Golkar tidak laku dijual ke publik, sehingga akhirnya mempemalukan Golkar di masa mendatang.

"Apa mau setiap akan Pilpres Golkar diolok-olok karena ketua umumnya tak pantas jadi capres. Apalagi kalau ternyata ketua umumnya membawa beban persoalan hukum. Ini benar-benar akan menjadi musibah elektoral yang memilukan bagi Golkar," kata Agung.

"Ingat, politik saat ini, bukan semata mengandalkan jaringan hingga ke akar rumput, melainklan juga terkait erat dengan persepsi publik sebab informasi semakin terbuka lebar dan tak mengenal batas. Kalau mau berjaya, ketua umumnya harus bersih di mata publik," demikian Agung. [ysa]