Operasi Simpatik Tidak Efektif Wujudkan Kamseltibcar Lalu Lintas

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>

LAPORAN: ADE MULYANA

Senin, 29 Februari 2016, 16:56 WIB

Operasi Simpatik Tidak Efektif Wujudkan Kamseltibcar Lalu Lintas

ilustrasi/net

RMOL. Operasi Simpatik yang digelar Korps Lalu Lintas Polri dinilai tidak efektif dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, Senin (29/2) menyikapi operasi Simpatik yang digelar Polri secara serentak pada 1 Maret-21 Maret 2016.

"Operasi Simpatik tidak memberikan dampak yang signifikan untuk mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas. Justru kesadaran tertib lalu lintas semakin anjlok dari tahun ke tahunJustru kesadaran tertib lalu lintas semakin anjlok dari tahun ke tahun," tegas Edison.

Menurut Edison, hasil operasi Simpatik tidak sebanding dengan dana yang digelontorkan untuk membiayai operasi tersebut. Contohnya, pada operasi Simpatik 2014 Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membutuhkan dana sekitar Rp 3,6 miliar. Hasilnya, kondisi lalu lintas di ibukota semakin runyam, begitu juga kesadaran tertib berlalu lintas semakin merosot.

"Lalu untuk apa setiap tahun operasi simpatik digelar, kalau tidak memberikan manfaat yang signifikan," ujarnya.

Dia menilai, pelaksanaan seperti operasi Simpatik merupakan tugas rutin yang dapat dilakukan setiap anggota Polantas yang bertugas setiap harinya. Sehingga tidak perlu dilaksanakan dengan sebutan operasi yang tentu membutuhkan dana khusus.

Oleh karena itu, ITW mendesak agar Polri mengevaluasi pelaksanaan operasi Simpatik karena tidak efektif untuk meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas masyarakat untuk mewujudkan Kamseltibcar. Jika tidak, maka anggapan operasi Simpatik dijadikan kegiatan rutin Polri hanya untuk menggunakan anggaran dan meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui tilang, semakin benar adanya.

"Kami menyarankan, untuk meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas masyarakat, Polri lebih fokus pada proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Artinya, SIM jangan dijadikan sebagai alat pencitraan apalagi sebagai hadiah dengan modus pelayanan kepada masyarakat," katanya.

"SIM diberikan hanya pada orang yang sudah memiliki kompentensi untuk menggunakan kendaraan di jalan raya. Artinya pemilik SIM sudah harus mengerti dan wajib menaati tentang keselamatan dirinya maupun orang lain, serta berbagai ketentuan lainnya," demikian Edison.[dem]