Demikian disampaikan politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK). JK yang juga Wakil Presiden, mengatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar yang melarang merangkap posisi di partai dengan jabatan di eksekutif atau pun legislatif.
JK menyampaikan hal itu saat ditanya wartawan tentang munculnya suara-suara dari internal Golkar yang mengingatkan Akom, begitu Ade disapa, agar tidak maju sebagai calon ketua umum. Alasannya karena Ade sudah menjadi ketua DPR.
Namun, JK menegaskan bahwa posisi ketua umum Golkar tetap bisa dirangkap dengan jabatan sebagai penyelenggara negara. Contohnya ketika Golkar dipimpin Akbar Tanjung yang juga ketua DPR periode 1999-2004.
"Dulu Akbar merangkap. Boleh, kan?" katanya di Jakarta, Jumat (12/2).
JK bahkan mencontohkan dirinya saat menjadi wakil presiden 2004-2009 sekaligus ketua umum Golkar. Lagi-lagi hal itu untuk menegaskan bahwa tidak ada aturan di Golkar yang melarang ketua umumnya menjadi pimpinan di lembaga negara.
"Nggak ada (larangan dalam AD/ART, red). Buktinya Akbar dulu ketua umum Golkar merangkap ketua DPR. Saya ketua umum golkar merangkap wakil presiden,†tegasnya.
Bahkan, lanjutnya, Indonesia sudah dua kali punya presiden yang juga ketua umum partai. "Ibu Mega presiden (merangkap) ketua PDIP. SBY ketua umum (Partai Demokrat) juga presiden," tegasnya.
Sebelumnya Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie juga menyatakan bahwa tak ada larangan bagi Akom untuk maju. Ical menegaskan, setiap kader Golkar yang memenuhi syarat boleh maju sebagai calon ketua umum di munas mendatang.
"Akom boleh maju dong! Tadi malam saya bicara dengan Akom per telepon. Biar semua kader Partai Golkar yang berminat dapat bersaing dengan baik dan sehat," tulis Ical sebagaimana pesan
WhatsApp yang diteruskan Bambang ke kalangan wartawan.
[ysa]
. Tidak ada larangan bagi Ade Komarudin yang kini menjadi ketua DPR untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pada musyawarah nasional (munas) Maret mendatang. 
BERITA TERKAIT: