Pak Jokowi, Nelayan Butuh Listrik Untuk Mewujudkan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia!

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru mengatakan, saat ini ratusan pulau terpencil dan pulau terluar yang dihuni nelayan belum dapat menikmati ketersediaan listrik. Boro-boro untuk mengembangkan Poros Maritim Dunia dan pengembangan industri perikanan yang sangat membutuhkan listrik, untuk sekedar menikmati penerangan listrik di malam hari pun para nelayan Indonesia itu sangat kesulitan.
 
"Seperti yang terjadi di Pulau Masalembo, Madura. Masyarakat nelayan di pulau berpenduduk 800 Kepala Keluarga itu sangat membutuhkan listrik. Bisa dibayangkan, jika listrik di sana untuk penerangan saja hanya bisa terjadi dari jam tujuh malam hingga jam Sembilan loh. Bagaimana mau mengembangkan Poros Maritim Dunia jika ketersediaan listrik pun sangat tak terjangkau,” ujar Siswaryudi Heru dalam perbincangan dengan redaksi (Sabtu, 30/01).
 
Hal yang sama juga terjadi di hampir seluruh pulau-pulau terpencil yang dihuni oleh masyarakat nelayan Indonesia. "Lah, pulau yang masih berada di Pulau Jawa saja seperti Pulau Masalembo itu saja belum dapat menikmati listrik, apalagi pulau-pulau lainnya di luar Pulau Jawa. Ratusan pulau mengalami hal itu. Nelayan kita butuh listrik di sana,” ujar Siswaryudi Heru.

Mirisnya, ketersediaan listrik di Indonesia masih melimpah ruah. Selain itu, untuk mewujudkan ketersediaan dan pasokan listrik ke pulau-pulau nelayan di wilayah-wilayah terpencil itu tidaklah sulit. Saat ini, lanjut Heru, sudah ada terobosan baru untuk menyuplai dan menyediakan pasokan listrik yang murah dan terjangkau bagi pulau-pulau terpencil itu. "Seperti yang dikembangkan anak bangsa Indonesia, oleh Saudara Dennis S K Jang yang tergabung dalam Jaya Samudra Karunia atau JSK. Mereka mengembangkan penyediaan listrik bagi pulau-pulau terpencil dengan metode Floating LNG Storage Power Plant. Modelnya adalah penyediaan listrik dengan mempergunakan kapal terapung,” ungkap Heru.
 
Dengan mempergunakan kapal yang mampu menampung suplai listrik berkekuatan 9 MegaWatt hingga 450 MegaWatt, listrik bisa langsung dibawa dan didistribusikan ke trapo-trapo yang ada di pulau-pulau terpencil untuk selanjutnya bisa langsung dikonsumsi penduduk di rumah-rumah nelayan.
 
Menurut Heru, dengan mengembangkan dan memenuhi kebutuhan listrik penduduk nelayan di pulau-pulau, akan memperkuat posisi dan daya tahan Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sedang berlangsung. Biaya untuk mewujudkan ketersediaan listrik bagi penduduk nelayan di pulau-pulau pun tidak mahal. Sebab, dikatakan Heru, dengan ukuran kapal-kapal terapung untuk listrik yang terjangkau, mobilitasnya pun sangat baik untuk menjangkau pulau-pulau.
 
Dijelaskan dia, pemerintah bisa mewujudkannya dengan meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bisa bekerja sama dengan penduduk nelayan, dan pihak-pihak yang sudah memiliki potensi untuk mewujudkannya segera. "Listrik sekarang hanya Rp 63 per watt. Pihak Jepang saja mau membantu Indonesia dengan cuma-cuma agar listrik bagi nelayan di pulau-pulau terpencil bisa terpenuhi. Jepang mau menyediakan mesin listrik milik mereka. Banyak investor yang akan bantu kok. Ya sekarang , tinggal bagaimana pemerintah kita mewujudkannya,” ujar Heru.
 
Sebagai contoh konkrit, lanjut Heru, saat ini di Bali yakni di Pulau Benoa, sedang dikembangkan listrik dengan mempergunakan kapal terapung itu.  Floating LNG Storage Power Plant yang sedang dikerjakan di Benoa berkapasitas 200 MegaWatt. Pengerjaannya dilakukan atas kerja sama PT Pelindo 3 (Persero) dengan Indonesia Power.
 
Nah, apabila hal yang serupa bisa dilakukan di pulau-pulau terpencil, tentu saja akan mudah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, karena ketersediaan listrik bagi nelayan di sana sudah bisa diwujudkan.
 
Lagi pula, lanjut dia, dengan ketersediaan listrik di pulau-pulau, nelayan Indonesia bisa mewujudkan pengembangan industri perikanan yang lebih baik. Sebab, misalnya, untuk menyimpan ikan hasil tangkapan mereka sendiri pun nelayan butuh listrik di cold storage atau gudang-gudang es. Demikian pula untuk membuat es itu sendiri, dibutuhkan listrik. Dengan ketersediaan listrik, nelayan di pulau-pulau terpencil juga bisa membuat air bersih untuk kebutuhan mereka.
 
Lebih lanjut, dengan ketersediaan listrik, nelayan pun bisa mengembangkan jenis industri olahan perikanan dan hasil laut lainnya, mulai dari bisnis rumahan ataupun usaha perikanan menengah atas. "Akan mengurangi pengangguran, terjadilah padat karya. Semua ini membutuhkan tenaga kerja Indonesia dan juga masyarakat nelayan akan semakin maju,” ujarnya.
 
Kemudahan lainnya, lanjut Siswaryudi Heru, pengadaan listrik dengan kapal terapung ini tentu saja tidak butuh penggusuran lahan, karena menggunakan kapal. Dalam 6 hingga 7 bulan sudah bisa langsung dinimakti hasilnya. Tentu, pengadaan listrik dengan kapal terapung ini pun sangat ramah lingkungan, sebab penggunaan bahan bakarnya mempergunakan gas yang ramah lingkungan. "Tidak perlu ada pembebasan lahan, tidak rumit, murah dan ramah lingkungan dengan mempergunakan gas. Ini sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup juga untuk mewujudkan program ramah lingkungan. Tentu juga ini akan mempermudah terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana cita-cita Pak Jokowi,” ujar Heru.
 
Untuk mewujudkan kebutuhan listrik nasional, Presiden Jokowi sudah menyatakan keseriusannya mengejar target pembangunan listrik berkapasitas 35. 000 Megawatt. Untuk itu, Jokowi sendiri berjanji akan turun tangan langsung bersama para menteri untuk mewujudkannya.
 
Jokowi menyampaikan, target 35.000 MW itu, tidak akan diubah karena memang merupakan kebutuhan listrik nasional. Itu memang kebutuhan. Kalau tidak mencapai itu, ya itu setiap saya ke daerah, listrik mati, listrik byarpet semua. Maka saya dorong terus harus selesai sampai urusan pembebasan lahan di Batang, saya dan wapres sampai turun tangan langsung,” ujarJokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (19/8/2015).
 
Dengan begitu, Jokowi meminta menteri bekerja dan mencari solusi untuk bisa meyakinkan para investor. Dia juga berharap agar para menteri bisa lebih fokus bekerja mengejar target yang ditetapkan. "Itu sudah saya sampaikan, tugasnya adalah mencarikan solusi dari setiap problem, dari target dan kebutuhan yang ada,” ucap dia. [sam]