‎"Kepuasan publik‎ kepada pemerintahan Jokowi-JK, puas (52%), tidak puas (45,9%), sisanya tidak menjawab atau tidak tahu," kata Jurubicara Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam keterangannya kepada redaksi (Senin, 11/1).
‎‎Sigi dilakukan melalui telepon kepada 1200 responden dari seluruh Indonesia pada 2 hingga 6 Januari 2016. Hendri mengatakan h‎asil survei ini pertama kali terjadi tingkat kepuasan publik di atas 50% bila dibandingkan 4 kali survei yang dilakukan sebelumnya.‎‎
‎Menurut dia penurunan harga BBM yang waktunya secara kebetulan bersamaan dengan waktu pelaksanaan survei cukup berdampak pada tingginya tingkat kepuasan publik.
‎‎Namun demikian, katanya, persepsi publik masih buruk terhadap beberapa asepek. Untuk kondisi perekonomian keluarga hari ini, misalnya, publik menganggap tidak ada perubahan dibanding tahun lalu. Hal itu tercermin dari hasil survei bahwa 20,2% menganggap ekonomi saat ini lebih baik dari tahun lalu, 59,4% sama saja dan 18,4% menganggap lebih buruk.‎Mayoritas publik menganggap pola koordinasi dan komunikasi presiden dengan para menteri tidak berjalan baik. 51,5% responden menilai koordinasi dan komunikasi presiden dengan menteri buruk, sebanyak 27,8% responden menganggap baik.
‎‎Mayoritas publik, lanjut Hendri, juga menganggap pola hubungan eksekutif dan legislatif berlangsung buruk (59,3%‎), sementara yang menilai sebaliknya hanya 27,8%, dan sisanya tidak menjawab/tidak tahu. Terkait pertanyaan mengenai implementasi nawacita dalam kebijakan pemerintah, sebanyak 23,2% responden menganggap sudah, 67% belum dan sisanya tidak tahu dan tidak menjawab.
‎‎"Hasil survei ini tentu saja sangat dipengaruhi pada kejadian, peristiwa, momentum politik yang terjadi saat telesurvei dilakukan, namun tidak terbatas pada poin kepuasan kepada kinerja pemerintah," tukasnya.
[dem]‎
BERITA TERKAIT: