"Upaya persuasif, tanpa kekerasan oleh Pak Sutiyoso mengajak Din Minimi dan kelompoknya turun gunung serta menyerahkan senjata sangat layak diapresiasi," ujar anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Zainuddin, Kamis (31/12).
Zainuddin meminta beberapa permintaan Din Minimi sangat rasional untuk dipenuhi pemerintah. Apalagi poin-poin permintaan Din Minimi tidak ada yang bersifat disintegratif, bertentangan dengan prinsip NKRI.
Permintaan Din Minimi antara lain amnesti, menuntut perhatian pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu dan janda dari eks kombatan GAM, pengawasan Pilkada, meminta KPK mengawasi Pemda Aceh, dan perlindungan terhadap keluarga Din Minimi.
"Jadi sudah selayaknya pemerintah dan DPR menindaklanjuti permintaan ini. Tidak ada yang berat. Karena Din Minimi warga negara Indonesia juga, perlu diperhatikan," jelasnya.
Lebih lanjut Zainuddin menilai upaya dialogis dan persuasif dengan langkah-langkah strategis dalam penyelesaian konflik vertikal dalam kasus Din Minimi menjadi model yang dapat dikembangkan di wilayah lain dan dalam kasus lain seperti penanganan terhadap terduga teroris. Penanganan yang salah dengan menggunakan kekuatan senjata tidak akan menghentikan tindakan kekerasan pelaku teror.
"Meskipun ada faktor sosiologis politik yang tentu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Tapi ini keberhasilan dalam skala kecil pasca perdamaian Helsinski," imbuhnya.
"Keberhasilan BIN menunjukkan bahwa konflik vertikal yang dilakukan kelompok bersenjata dapat diselesaikan dengan cara-cara tanpa pelibatan kekuatan militer," katanya.
[dem[
Langkah persuasif nirmiliter yang dilakukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso terhadap kelompok Din Minimi di Aceh patut diacungi jempol. 
