Terpilihnya Presiden baru dan terbentuknya pemerintahan baru tidak memperkuat sistem presidensiil yang telah disepakati. Presiden hanya dianggap sebagai petugas partai, sehingga kehilangan mahkota yang seharusnya disandangnya.
Demikian Pernyataan Akhir Tahun 2015 Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia sebagaimana keterangan yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Kamis, 31/12).
Dalam penilaian Forum Pemred, masyarakat menangkap sinyal pelemahan kewibawaan Presiden lewat berbagai kegaduhan yang terjadi sepanjang 2015, yang justru muncul dari kalangan pemerintahan. Presiden juga mendapatkan masalah justru dari partai pendukungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Di sisi parlemen, wibawa jatuh ke titik nadir dengan skandal yang melibatkan tak kurang dari pimpinan lembaga tinggi negara itu. Nilai kepantasan dan kepatutan tidak menjadi tabiat dari para politisi negeri ini.
Dalam sistem demokrasi memang terbuka untuk bisa dilakukannya
checks and balances. Namun pengawasan itu hendaknya ditujukan kepada penguatan sistem demokrasi, bukan malah sebaliknya.
Forum Pemred berpendapat bahwa menjadi kewajiban dari Presiden untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan membangun pijakan ekonomi yang kuat bagi Indonesia memasuki tahun berikutnya. Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden harus membangun komunikasi untuk membawa seluruh warga bangsa bergerak ke tujuan yang sama yakni menjadikan demokrasi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
[ysa]
. Penguatan demokrasi dan ekonomi yang diharapkan dimulai pada tahun 2015, ternyata belum mewujud. Padahal sistem demokrasi dipilih pada saat reformasi 1998 karena merupakan sistem politik terbaik yang tersedia untuk menciptakan kesejahteraan bersama. 
BERITA TERKAIT: