Neta IPW: Dokpol Polri Perlu Direformasi

Hal itu ditegaskan Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/11). Pernyataan itu disampaikan setelah IPW yang diundang ke pameran High-Tech Solutions for Midecal Technologi di Dusseldorf, Jerman dari 16-19 November 2015 melihat betapa berkembangnya teknologi medical yang bisa diadopsi dan dimanfaatkan Dokpol Polri.

Di pameran itu ditampilkan juga sejumlah high-tech solutions untuk forensik dan otopsi, yang sangat dibutuhkan Polri saat ini.

Menurut dia, adopsi teknologi itu perlu dilakukan Polri apalagi selama ini masyarakat internasional sering meminta bantuan DVI Dokpol Polri, misalnya dalam tragedi di Makkah saat musim haji kemarin.

"Selama ini ada dua hal strategis di Dokpol, yakni kedokteran kepolisian dan rumah sakit kepolisian. Tapi keduanya sering kali tidak seiring. Padahal RS Polri harusnya menjadi pendukung dan pelaksana penuh bagi konsep-konsep kedokteran kepolisian," kata Neta.

Dengan demikian, dia menambahkan strategi Dokpol bermuara ke satu titik, yakni pengembangan untuk kepentingan Polri yang didukung penuh oleh RS Polri. Tidak seperti selama ini, RS Polri lebih diarahkan untuk bersaing dengan rumah sakit pemerintah dan swasta. Sementara hanya 10 persen anggota Polri yang memanfaatkannya.

" Melihat perkembangan medical technologi dimana high tech (teknologi tinggi) bisa menjadi solusi, Dokpol Polri, terutama RS Polri, perlu melakukan perubahan signifikan," ujarnya.

Apalagi Polri kata Neta memiliki 45 RS Polri yang tersebar di seluruh Indonesia bisa diarahkan 100 persen untuk kepentingan Polri dan RS Polri harus punya ciri khas dan menjadi high tech solutions.

"Dengan demikian RS Polri menjadi rumah sakit kecelakaan lalulintas (Lakalantas), rehab korban narkoba, rumah sakit untuk tahanan, patologi foreksik, forensik klinik untuk KDRT, traumatik center, merawat polisi yang luka, merawat masyarakat yang menjadi korban kelalain, dan korban teror bom‎," demikian Neta. [rus]