‎Kubu mantan wapres yang disebut-sebut Bertanggung jawab atas skandal Bank Century Rp 6,7 triliun itu diminta tidak memanfaatkan situasi keterpurukan pemerintahan Jokowi demi keuntungan pribadi dan kelompok.
‎"Situasi buruk sekarang, salah satunya adalah tanggung jawab mereka yang pernah mendapatkan kesempatan memimpin Indonesia tetapi gagal menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa," kata juru bicara Jaringan '98 Ricky Tamba kepada redaksi, Minggu (15/11).
‎Menurutnya, setiap parpol, elite dan aktivis harus legowo dan bijak membiarkan Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatif dalam reshuffle kabinet mendatang.
‎Presiden Jokowi juga diminta merekrut kabinet baru yang berisikan figur-figur muda yang cerdas, militan dan inovatif serta memiliki rekam jejak pro kepentingan nasional, percaya pada kekuatan demokrasi ekonomi-politik yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Bukan malah membuka ruang transaksional kembali dengan para ekonom, politisi dan faksi elite antek nekolim neoliberalisme yang sudah terbukti gagal dan membuat NKRI makin hancur.
‎"Kalau sudah gagal dan menjadi bagian dari keterpurukan ekonomi-politik, tahu diri dan jangan tebal muka mau coba-coba bermain kembali demi kepentingan pribadi dan kelompoknya," jelas Ricky.
‎Untuk itu, tambah Ricky, bila ada yang mencoba mengintervensi Presiden Jokowi dalam reshuffle Kabinet Kerja dengan memajukan program-program anti rakyat, neoliberalistik maka akan berhadapan dengan segenap kekuatan aktivis gerakan mahasiswa, buruh, tani, pemuda serta prajurit progresif yang cinta akan kedaulatan dan kemandirian Indonesia.
[dem]
Intervensi mantan tim Wapres Boediono terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai langkah tak beretika dan terkesan aji mumpung. 
BERITA TERKAIT: