Hal ini disampaikannya ketika berdialog dengan Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di kantornya, lantai 22, SCTV Tower, Senayan City, Jakarta, Senin sore (9/11).
"Pers bertanggung jawab mentransformasi kehidupan masyarakat dan bangsa agar menjadi lebih baik," ujar Sariaatmadja yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Preskom SCTV Maria Suryani Zaini dan Presiden Direktur SCTV Sutanto Hartono.
Menurut Sariaatmadja, belakangan ini kerap ditemukan karya jurnalistik yang terlalu vulgar, kontraproduktif dan merusak kehidupan pribadi tertentu. Belum lagi, ada produk jurnalistik yang tampak jelas dipengaruhi euphoria dan pesan sponsor.
"Pemilik media seharusnya tidak berpolitik apalagi punya partai politik," katanya lagi.
Menurut Ketua Umum PWI Margiono, kritik yang disampaikan Eddy K. Sariaatmadja beralasan dan dapat dipahami. Fenomena seperti yang disampaikan Sariaatmadja memang terjadi. Karena itu pula, sambung Wakil Ketua Dewan Pers ini, sejak beberapa tahun belakangan masyarakat pers Indonesia menggalakkan uji kompetensi wartawan untuk meningkatkan kualitas karya jurnalistik.
"Pekerjaan kita memang tidak ringan, kita harus menanamkan semangat perubahan ke arah yang lebih baik di tengah masyarakat, di saat bersamaan juga menanamkan semangat yang sama di kalangan pers Indonesia," ujarnya.
Adapun Penasehat PWI Sofyan Lubis mengatakan, wartawan wajib memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas. Selain itu, wartawan juga wajib meluruskan niat dalam menjalankan tugas, yakni untuk kepentingan umum dan masyarakat luas.
Selain Margiono dan Sofyan Lubis, ikut hadir dalam pertemuan itu Ketua HPN 2016 Teguh Santosa, Sekretaris HPN Suprapto dan beberapa pengurus inti PWI yakni Muhammad Ihsan, Kiki Iswara, Ahmed Kurnia, Marah Sakti Siregar, Agus Yuli, dan Agus Sudibyo.
Dalam dialog itu, Sariaatmadja juga mengatakan pihaknya sangat tertarik dan akan memberikan dukungan dalam kegiatan bhakti sosial operasi katarak di arena HPN 2016 yang akan diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Di Indonesia ini ada 2,8 juta penderita katarak. Sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kita yang menderita katarak di manapun berada," demikian Sariaatmadja.
Dalam pelaksanaannya nanti, dia akan mengajak RSCM Karina, departemen di FKUI-RSCM, yang menyediakan jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan mata.
[dem]
Pers Indonesia harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan, bahkan di atas kepentingan pemilik media. Itulah esensi revolusi mental bagi pers yang dipahami Presiden Komisaris SCTV Eddy K. Sariaatmadja. 
BERITA TERKAIT: