Sebab, petani, nelayan dan pekebun kecil yang sejatinya adalah pusat dari kedaulatan pangan yang pernah dijanjikan Jokowi, belum mendapat perhatian serius dari pemerintahan selama satu tahun ini.
"Setahun sudah Jokowi mengepalai pemerintahan. Kami melihat bahwa Presiden belum benar-benar serius melakukan langkah untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Program-program terkait pangan masih berkutat dengan upaya menggenjot produktivitas semata. Mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya, yang terbukti gagal membangun sistem pangan yang berdaulat sekaligus mensejahterakan petaninya," tegas Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, saat unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta (Rabu, 16/10).
Unjuk rasa digelar terkait Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dirayakan setiap tanggal 16 Oktober, hampir bersamaan dengan setahun masa jabatan Joko Widodo, yang pernah berjanji akan mengusung Kedaulatan pangan.
Dia menjelaskan, minimnya perlindungan terhadap 26 juta keluarga petani, 2,2 juta nelayan tradisional dapat terlihat dari semakin berkurangnya lahan produksi sebesar 110 ribu ha lahan pangan/tahun, atau pun wilayah tangkap dan pemijahan ikan akibat konversi dan reklamasi. Serta gagalnya mengidentifikasi peran penting perempuan dalam sistem produksi pangan, terutama di perikanan.
Tejo juga mengatakan program upaya peningkatan produksi pangan justru diserahkan kepada korporasi, dengan penggunaan benih dan pupuk, bahkan pupuk organik pabrikan, penyediaan traktor, lagi-lagi hanya menjadikan petani sebagai pengguna yang dibuat tergantung. Padahal menurutnya banyak kelompok petani sudah membuktikan kemampuan mereka menghasilkan sarana produksi secara mandiri dan berkualitas.
Alasan untuk melindungi kepentingan konsumen, terkait dengan pangan pokok beras, menurutnya telah membuat petani tidak berdaya saat harga gabah tidak juga sesuai dengan biaya hitungan produksi.
"Kalau pemerintah benar-benar mau melindungi, tolong jamin harga panen petani tidak lagi anjlok saat panen raya serta berikan kepastian usaha menyediakan pangan ditengah dampak perubahan iklim yang membuat kegiatan penyediaan pangan kian sulit," demikian Tejo.
[zul]
Presiden Joko Widodo diingatkan kembali untuk melindungi para produsen pangan skala kecil di tengah situasi perlambatan ekonomi, keterbukaan ekonomi dan dampak perubahan iklim. 
BERITA TERKAIT: