Karena itu Tim Pengawas Haji DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan tenaga ahli dalam rangka mempercepat proses identifikasi para jamaah haji Indonesia yang korban tragedi Mina.
"Pengiriman tenaga ahli itu menjadi penting seiring dengan nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah. Untuk apa kita mengirim nota diplomatik untuk membuka akses dalam identifikasi kalau tenaga ahli yang bisa melakukan tugas itu kurang?" ungkap Wakil Ketua Timwas Haji DPR RI, Saleh P. Daulay dalam pesan singkatnya (Senin, 28/9).
Sejauh ini, petugas yang melakukan identifikasi masih mengandalkan aparat TNI dan petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas. Agar proses identifikasi bisa lebih cepat, dibutuhkan tambahan tenaga ahli. Lagi pula, petugas yang sekarang ada di sana juga kemungkinan sudah terlalu capek karena bertugas siang dan malam.
Selain itu, penambahan tenaga ahli juga menjadi penting seiring dengan pernyataan Menteri Agama bahwa masih ada 5 kontainer lagi jamaah yang belum diidentifikasi. Padahal, waktu terus berjalan. Dikhawatirkan, jenazah korban akan sulit diidentifikasi bila terlalu lama melakukan tindakan.
"Walaupun disimpan di lemari es, tetap akan ada perubahan dalam jasadnya. Hanya tenaga yang betul-betul ahli yang bisa mengerjakan tugas berat seperti itu," ucap Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Apalagi, petugas-petugas yang melakukan identifikasi saat ini masih memiliki tugas rutin lain dalam melayani jamaah. Faktanya, gelombang kedua jamaah haji reguler Indonesia baru akan bertolak ke Madinah pada tanggal 3 Oktober yang akan datang.
"Tentu persiapan terhadap mobilisasi jamaah menuju Madinah perlu dimatangkan. Dengan demikian, proses identifikasi korban tidak mengganggu tugas lain yang juga harus dikerjakan," demikian Saleh.
[zul]
Tenaga ahli Indonesia dalam bidang pengindentifikasian korban insiden Mina yang saat ini ada di Arab Saudi sangat minim. Sementara, jumlah jamaah haji yang menjadi korban dari seluruh dunia mencapai 1107 orang. 
BERITA TERKAIT: