
Gagasan Pemerintah Jokowi-JK yang akan membangun ‎tol laut mendapat apresiasi dan dukungan dari penggiat dan praktisi kelautan. Pasalnya, dengan adanya tol laut akan membuat kemajuan pelayaran nasional.
‎"Gagasan tol laut harus segera diwujudkan untuk memajukan dunia pelayaran Indonesia, yang akhirnya kita bisa menjadi tuan di negera sendiri terutama di sektor kelautan," kata Ketua Umum DPP Indonesia Maritime And Ocean (IMO) Watch Anton Sihombing‎ dalam acara‎ pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pelantikan Pengurus IMO di Wisma Elang Laut, Jalan Diponogoro, Jakarta, Selasa (8/9).
‎Menurut politikus Golkar ini, membangun tol laut bukan perkara mudah, idak bisa dilakukan secara instan dan harus membutuhkan waktu lama. Sebab harus banyak dibenahi di sektor maritim Indonesia.
Untuk itu, lanjut dia, ‎pemerintah harus mampu menyediakan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang lebih baik.
Anggota Komisi V DPR ini berharap, ‎ pembangunan kelautan harus diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan. Sebab, pengelolaan sumber daya laut harus berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan lembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan dan teknologi.
‎Tapi yang harus diperhatikan, kata dia payung hukum kebijakan sebagai dasar bagi kokohnya kesatuan wilayah, ekonomi dan kesatuan politik yang diamanatkan dalam wawasan Nusantara dan dijabarkan dalam kebijakan kelautan yang mendasari kebijakan pembangunan Indonesia yang berbasis laut.
"Kebijakan itu juga harus ditopang dengan pembangunan daratan, sehingga mampu menyejahterakan rakyat khususnya yang tinggal di kepulauan Nusantara," jelasnya.
‎Selain itu, dia juga mengkritisi, kondisi transportasi dan pelabuhan utama di wilayah timur yang kurang memadai masih mengalami kendala baik masalah konektifitas. Hal itu terjasi dikarenakan faktor cuaca dan fasilitas yang kurang memadai.
‎Di akhir sambutannya, Anthon lantas mengungkapkan beberapa visi dan misi organisasi yang dipimpinannya. Yaitu, ‎terwujudnya Penyelenggaraan Kemaritiman dan Kelautan Demi Kesejahteraan Rakyat dan Bangsa Indonesia yang Berdaulat, mengawasi penyelenggaraan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik nasional dan internasional.
Kemudian, mengawasi kegiatan industri dan jasa maritim sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik nasional maupun internasional, mengawasi kegiatan perikanan dan pariwisata bahari.
[dem]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: