Presiden Asal Pilih Dubes, Citra Indonesia Bisa Jelek

Menyuarakan aspirasi via media sosial Twitter, warga mengendus aroma bagi-bagi kekuasaan dalam proses pemilihan calon dubes. Tweeps mempertanyakan, kenapa banyak politisi dari partai pendukung pemer­intah dipilih menjadi dubes.

Akun @ufrantrisa menilai, kepu­tusan Presiden Jokowi menunjuk para politisi sebagai dubes di luar negeri keliru. Menurutnya, langkah Presiden tersebut akan menurunkan standarisasi kompetensi seorang dubes.

"Dubes itu jenjang karier yang ingin dicapai oleh semua diplomat. Jangan merusak sistem dengan masukin orang-orang dari parpol, nggak mutu itu," kicaunya.

Akun @be_oim kecewa mengeta­hui Presiden menyodorkan delapan nama politisi ke DPRuntuk dipilih menduduki jabatan dubes. Terlebih, para politisi tersebut akan ditugas­kan di negara yang menjadi mitra strategis.

"Jangan semaunya gitu dong pak. Apa-apa nggak bisa dikuasain sama orang yang tidak kompeten," cuitnya.

Akun @sony_sem mensinyalir Presiden sengaja memberikan ja­batan dubes untuk tim sukses di Pilpres 2014. Sebab, kebanyakan politisi yang dipilih berasal dari par­tai pendukung pasangan Jokowi-JK. "Politik balas budi jangan sampai merusak sistem," kicaunya.

Akun @Uhe212 tidak setuju ja­batan Dubes diisi oleh para politisi. Sebab, kata dia, seorang dubes harus memiliki kemampuan diplomasi dan penguasaan bahasa yang baik.

"Tidak profesional. Jangan main nempati orang. Dubes itu barisan ter­depan Indonesia di negara lain. Dubes tidak baik, citra Indonesia bisa jelek," kicaunya.

Akun @inal_fransbeken kha­watir, sistem karir di Kementerian Luar Negeri menjadi rusak lantaran Presiden menunjuk banyak politisi sebagai dubes. "Pembagian kekua­saan, jangan sampai mengabaikan profesionalitas," ujarnya.

Akun @Banyu_Bening076 men­duga, politisi yang disodorkan men­jadi dubes, titipan dari ketua umum parpol pendukung ke Jokowi. "Pasti ada titipan," tudingnya.

Berbeda, akun @wrahardian2 tak mempersoalkan keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk para politisi sebagai perwakilan Indonesia di neg­ara sahabat. "No problem dubes dari parpol, kalau dari pejabat karier dita­kutkan kolusi dan nepotisme, bahkan kerjanya nggak jelas," belanya.

Akun @TutiKholik berpendapat, politisi memiliki kemampuan men­jadi dubes. Soalnya, politisi sudah terbiasa berkomunikasi dan berdi­plomasi dengan masyarakat. "Toh, menteri yang berasal dari parpol saja banyak yang berprestasi. Diplomat karir belum tentu lebih pintar berdi­plomasi," kicaunya.

Akun @RahmaniNasrun menilai, Presiden Jokowi tidak bisa disalah­kan mengajukan politisi sebagai dubes. Soalnya, Presiden sebelumnya juga kerap menunjuk politisi sebagai dubes. "Zaman Pak SBY kan sudah dilakukan, kenapa ketika Presiden Jokowi melakukan hal yang sama dimasalahkan," kicaunya.

Akun @RahmaniNasrun men­egaskan, pemilihan dubes merupa­kan hak prerogatif Presiden. DPR, masyarakat dan pengamat tidak bisa menolaknya. "Terserah Presiden lah, jangan sok ngatur," kicaunya.

Akun @sukerto menduga, kel­ompok sakit hatilah yang selama ini memprotes Presiden memilih politisi sebagai dubes. "Nggak perlu digubris. Yang protes paling karena kroninya nggak terpilih," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengingatkan bahwa duta besar mewakili martabat negara. Sehingga para calon duta besar itu akan dinilai lewat kompetensi, kapabilitas dan kapasitas.

"Kompetensi, artinya calon terse­but punya disiplin soal politik luar negeri, hubungan internasional dan diplomasi atau tidak," kata Hanafi.

Menurut Hanafi, kapabilitas calon dubes bisa dinilai dengan memiliki jaringan atau networking, skill ko­munikasi, lobi dan negosiasi, serta bisa bahasa asing setempat atau tidak. Sedangkan kapasitas artinya pengua­saan pribadi dan pengetahuan soal kawasan yang mau ditempati.

Sebaliknya, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta, latar belakang calon dubes yang diajukan Presiden Jokowi tidak dipermasalah­kan. Menurut dia, yang terpenting calon dubes mempunyai kapasitas. "Dia mau dari parpol atau nonpar­pol, dari karier atau nonkarier, tidak masalah," kata Hasanuddin.

Dari 33 nama yang diusulkan Presiden sebagai dubes, delapan di antaranya berasal dari partai politik. Mereka adalah Safira Machrusah (PKB), Husnan Bey Fananie (PPP), Helmy Fauzi (PDIP), Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi (Golkar), Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso (Hanura), Diennaryati Tjokrosuprihatono (Nasdem), Alexander Litaay (PDIP), Amelia Achmad Yani (Bekas Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional).

Pihak Istana membantah jika Presiden Jokowi disebut menda­pat pesanan dari parpol. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengata­kan bahwa jumlah politisi yang di­tunjuk Jokowi tidak sebanyak calon dubes yang berasal dari Kementerian Luar Negeri.

"Sebenarnya tak terlalu banyak. Prioritas utama tetap ke diplomat karier," ujar Pramono. ***