Masalah pembangunan maritim laut bukan hanya masalah tol laut dan masalah pengangkutan dari satu pulau ke pulau lain, tetapi juga membangun infrastrukturnya mulai dari daerah.
Begitu ditegaskan Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas di sela Sidang bersama DPR RI-DPD RI dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
GKR Hemas menyoroti pidato Presiden tentang pembangunan kemaritiman. Infrastruktur daerah dalam mengakomodasi rencana "tol laut" ala Jokowi masih minim. Ketimpangan pembangunan terutama di luar Jawa yang menghubungkan distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan pangan ke seluruh daerah di Indonesia belum terintegrasi, baik jalan, transportasi, dan pelabuhan.
Program pemerintah yang mendukung program ini adalah dengan sudah berlakunya UU Kelautan no.32 tahun 2014 dan UU Desa No 6 tahun 2014. Dengan dana desa, daerah bisa lebih cepat membangun dan memperkuat sendi perekonomian. DPD mendukung program Pemerintah, hal tersebut bisa dilihat dalam ikut membantu pemda mensosialisasikan dana desa dalam setiap kegiatan ke daerah.
"Pelabuhan juga harus dipersiapkan pemerintah dalam menunjang kemaritiman tersebut," ujar Hemas.
Hemas menjelaskan jika pemerintah mencetuskan program harus disertai pendampingan, baik dari eksekutif, legislatif maupun pemda dan melibatkan Kementerian terkait.
"Potensi Sumber Daya Laut sangat besar untuk meningkatkan devisa, sekarang tinggal dananya APBN 2016 itu apakah mencukupi atau tidak untuk mengelola program pemerintah tersebut," katanya.
Hemas juga menyoroti masalah Indonesia timur, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan meminta pemerintah mempercepat pembangunan Indonesia timur. Dengan adanya tol laut yang menjadi program maritim Jokowi tersebut diharapkan pemerataan pembangunan semakin cepat.
[dem]
BERITA TERKAIT: