"Jangan sampai, perubahan nama provinsi Jawa Barat ini malah meningkatkan resistensi dan kecemburuan antar etnik, suku, serta subkultur masyakat Jawa Barat yang dikenal majemuk," kata Ketua Harian Pengurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi (PP AMS), Rully H. Alfiady, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 7/8).
Hal yang lebih penting dari perubahan nama, ungkap Rully, adalah bagaimana membuat pemerintah kabupaten/kota mampu lebih aspiratif dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat di pemerintahannya. Pemerintah daerah pun harus mampu memfasilitasi terwujudnya suasana yang kondusif bagi terpeliharanya dan berkembangnya nilai, norma, dan budaya masyarakat dan pedoman dalam setiap proses pengambilan kebijakan .
"Oleh karena itu perubahan nama itu harus ditelaah lebih jauh lagi dampaknya," ungkapnya lagi.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: