. Saat debat calon presiden, Joko Widodo menyatakan membuat program e-government itu mudah, cukup panggil programmer, dua minggu selesai. Namun, sangat disayangkan ternyata upaya dari Jokowi tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Singapura dan mengabaikan kemampuan programmer lokal.
"Jika SDM-nya ada kenapa Jokowi harus repot-repot kerjasama dengan Singapura dalam membangun e-government tersebut. Apalagi dalam e-government tersebut mencakup hal-hal yang terkait dengan rahasia negara, tentunyanya sangat berbahaya jika rahasia negara di ketahui oleh asing ?" kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 1/8).
Menurut Jajat, dalam hal ini Jokowi seolah berada dalam posisi tersudut, di satu sisi Jokowi ingin mewujudkan programnya dalam membangun e-government, namun di sisi lain Jokowi kebingungan mempertanggung jawabkan apa yang telah diucapkannya dalam debat capres jika hal ini dapat hanya dalam waktu dua minggu .
"Mewujudkan program e-government sudah menjadi keharusan bagi Jokowi karena merupakan bagian dari programnya. Namun, mengabaikan kemampuan programmer lokal serta mengambil resiko besar rahasia negara diketahui asing adalah keliru," demikian Jajat.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: