Karenanya dia meminta agar mekanisme ahlul halli wal aqdi (ahwa) tidak dipaksakan karena bertentangan dengan aturan organisasi yang tercantum di AD/ART NU.
Ia mengingatkan NU adalah organisasinya para ulama sehingga perlu dijaga perilaku organisasinya agar sesuai aturan dan tidak main paksa.
"Yang jelas NU ini organisasi ulama, bukan organisasi preman. Dari awal kita dari PWNU dan PCNU menolak ahwa. Para kiai dan tokoh NU juga demikian. Janganlah sistem itu dipaksakan," ungkap Tarmizi kepada wartawan, Kamis (30/7).
Tarmizi merasa heran dengan sikap elit PBNU yang terkesan memaksakan ahwa, termasuk melalui Munas yang syarat dengan rekayasa. Sementara sebagian besar pengurus daerah sudah jelas dan tegas menolak, bahkan sampai membuat surat tertulis.
"Kami sangat merasa dikecilkan dan dilecehkan oleh panitia dan PBNU. Karena kita berangkat ke Jombang nanti untuk bermuktamar itu mewakili aspirasi ratusan ribu bahkan jutaan warga NU. Maka suara kita diwakilkan lagi melalui ahwa," ungkapnya.
Tarmizi juga mencium gelagat panitia akan memanfaatkan lokasi muktamar yang terpencar dan berjauhan untuk kepentingan tertentu.
"Kita prihatin dan khawatir betul dengan kondisi persiapan dan pelaksanaan Muktamar nanti. Muktamar ini mau mereka bawa kemana. Tatib saja disembunyikan. Belum lagi soal skenario yang direncanakan, termasuk potensi deadlock dan sebagainya?" paparnya.
[dem]
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau, H.Tarmidzi Tohor meminta panitia dan PBNU tidak menerapkan cara-cara inkonstitusional dalam melaksanakan Muktamar ke-33 NU. 
BERITA TERKAIT: