Menurut Fadli rencana Ahok tersebut tidak tepat sasaran karena TNI/Polri sudah menerima gaji dari pemerintah. Terlebih, uang saku dari Ahok tersebut bersumber dari APBD Jakarta.
"Saya kira nggak perlu ada uang saku. Saya kira bisa melanggar aturan. APBD itu ada aturannya," kata Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 29/7).
Waketum DPP Gerindra ini menilai wajar jika rencana Ahok mendapat sambutan baik dari TNI dan Polri. Kata dia, semua orang pasti senang jika mendapat uang tambahan.
"Kalau orang dikasih uang saku pasti sambut baik. Tapi apa urgensinya? Mereka kan sudah digaji. Jangan sampai nanti ini mengarah ke suap," sambungnya.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.