Tragedi Tolikara Kegagalan Pemerintah Menjamin Toleransi

Human Right Watching Group (HRWG) menilai bahwa kekerasan yang terjadi merupakan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif HRWG Rafendi Djamin, kejadian itu juga tidak luput dari kegagalan negara dalam hal ini pemerintah daerah dan aparat keamanan tingkat daerah untuk membangun sikap saling toleransi dan menghormati sesama pemeluk agama dalam menjalankan ibadah.

"Toleransi itu tidak tumbuh dengan sendiri, ia berada pada tatanan sosial masyarakat. Tokoh agama dan masyarakat kunci terbangunnya sikap tersebut. Namun di sisi lain, pemerintah di daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi toleransi dan adanya dialog antar agama," jelasnya saat dihubungi," Selasa (21/7).

Rafendi memastikan apabila sebelumnya ada dialog yang dapat difasilitasi pemerintah daerah atau kepolisian, maka konflik seperti itu tidak akan terjadi.

"Ditutupnya pintu dialog dan absennya negara untuk mempertemukan semua pihak yang berkonflik menjadikan konflik ini mengemuka dan memakan korban. Akibatnya, tatanan toleransi kita yang hancur," katanya.

Selain itu, HRWG juga menyesalkan pendekatan pemerintah dan aparat di Papua yang masih militeristik. Padahal sudah seharusnya pendekatan seperti itu ditinggalkan.

"Mengacu pada sumber yang kami terima bahwa sebelum pembakaran aparat sempat menembak satu orang pemuda yang kemudian menyulut kemarahan warga, seharusnya tidak demikian. Aparat harus mengubah sikap mereka dalam menghadapi orang-orang Papua. Bila tidak, konflik-konflik di Papua termasuk dalam isu keagamaan akan sangat sulit diatasi," bebernya.

Untuk itu, menyikapi masih simpang siurnya kabar yang muncul di permukaan, Rafendi mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing dan membawa sentimen agama terlalu jauh.

"Faktornya jelas, ini kegagalan pemerintah untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Tidak hanya sekali ini, di beberapa wilayah pun terjadi," tegasnya. [ian]