Begitu tegas pengamat politik senior Muhammad AS Hikam seperti dikutip dari akun
Facebook miliknya, (Sabtu, 19/7).
"Penjelasan DW seputar surat yang dikeluarkan oleh ketua Klasis dan ketua Wilayah GIDI Tolikara yang melarang dilakukannya Shalat Id di lapangan terbuka, juga perlu dicermati tanpa harus disikapi dengan emosi berlebihan. Sebab alasan yang digunakan, yakni karena shalat Ied di lapangan tersebut bersamaan waktunya dengan digelarnya ibadah atau seminar internasional GIDI di Kabupaten Tolikara juga bisa dipahami dan cukup masuk akal," ujarnya.
Mantan Menristek ini menjelaskan bahwa sejatinya penyelenggaraan Shalat Id tidak harus dilakukan di lapangan. Terlebih, jika di masjid yang ada memang diperkirakan bisa menampung jumlah jemaah yang akan hadir. Tapi jika memang harus dilaksanakan di lapangan, maka harus ada negosiasi kedua belah pihak mengenai waktu ibadah agar tidak saling mengganggu.
"Saya tidak tahu apakah negosiasi yang melibatkan Pemda dan atau aparat keamanan sudah diupayakan atau belum, sehingga insiden tersebut harus terjadi," sambungnya.
Namun begitu, ia menegaskan bahwa sikap pengurus GIDI di atas mestinya diapresiasi dan dijadikan pegangan oleh pemerintah dalam rangka membatasi ekses dari insiden tersebut. Hal ini agar insiden tersebut tidak meluber dan menjadi pembenaran bagi sikap-sikap intoleran dan upaya-upaya kekerasan di wilayah lain.
"Sebab bukan tidak mungkin bahwa insiden Tolikara ini lantas akan digunakan para pendukung kekerasan di wilayah lain untuk alasan menciptakan keresahan dan tindakan-tindakan atas nama membela agama," tandas Hikam.
[ian]
Sikap Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pendeta Dorman Wandikmbo (DW) yang secara terbuka meminta maaf kepada umat Islam di Tolikara, Papua, seharusnya bisa digunakan sebagai salah satu alat efektif bagi pemulihan ketegangan akibat insiden pelarangan Shalat Idul Fitri di lapangan Tolikara. 
BERITA TERKAIT: