Eva Sundari: Salah Bila Saya Disebut Mempersoalkan PDIP Secara Lembaga

"Saya klarifikasi agar tidak menimbulkan kesan bahwa saya menyalahkan  PDIP sebagai lembaga padahal saya  kader PDI Perjuangan. Ini jadi kontradiktif. Saya sangat dirugikan, demikian juga PDI Perjuangan," kata Eva Kusuma Sundari kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 10/7).

Pernyataan Eva ini terkait dengan pemberitaan bahwa ia mengatakan elit PDI Perjuangan ikut perburuk kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal pernyataan Eva terkait dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu hanya merujuk pada beberapa politisi PDI Perjuangan, dan bukan PDI Perjuangan secara lembaga sebagai partai pendukung.

"Jadi salah jika ditulis bahwa saya menyoal PDIP secara lembaga," tegas Eva Sundari, terkait dengan pemberitaan di situs Republika.co.id tersebut.

Eva menjelaskan bahwa saat itu ia menanggapi temuan riset SMRC yang menyatakan bahwa elit dan umum sama-sama berpendapat bahwa mereka tidak puas terhada kinerja Jokowi. Merespons hasil survei itu, Eva menganalisa bahwa masyarakat umum mengikuti pendapat elit yang dimuat di media yang pemerintah tidak punya media pendukung, kecuali Media Indonesia atau Metro-TV yang tone-nya cenderung positif

Masyarakat umum itu, lanjut Eva, mengikuti pendapat opini atau perspektif elit yang terbentuk di media yang ketika usai pilpres cenderung mengikuti kemauan owner media yang pemerintah tidak punya akses dan kontrol terhadap media tersebut.

"(Saat itu saya menjelaskan bahwa) sayangnya baik elit pro pemerintah maupun oposisi beberapa politisinya dalam satu tone yang juga cenderung menyerang pemerintah," ungkap Eva, yang saat itu juga menanggapi politisi Demokrat Ikhsan Modjo yang mengkritik beberapa politisi PDI Perjuangan yang kenceng menyerang Jokowi, yang persoalan ini tidak pernah terjadi di Partai Demokrat zaman SBY.

"Saya mengiyakan Ikhsan Modjo karena memang bisa berdampak negatif kepada persepsi publik. Tetapi ketiadaan tim media dan jubir Presidein semakin memperlemah counter opini dari pemerintah, apalagi humas-humas di kementerian dan lembaga juga kurang agresif mendeliver data-data kinerja pemerintah ke publik," demikian penjelasn Eva. [ysa]