"Tapi itupun ada aturan dan prosedurnya. Tak bisa menyebarluaskan draft itu tanpa tahu tujuannya apa dan isinya apa. Kalau simpang siur, kesannya ada permainan. Makanya soal draft misteris RUU Bank Indonesia ini harus diperjelas," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, beberapa waktu lalu (Selasa, 30/6).
Beredarnya draft misterius RUU Bank Indonesia di kalangan anggota Komisi XI DPR RI membuat Lucius Karus geleng-geleng kepala. Sebab, bila saja itu draft pribadi, namun terlihat dipaksakan menjadi bagian dari pembahasan resmi di DPR RI, tambah Lucius.
Baginya, terkait draft RUU Bank Indonesia itu menjadi penting karena ada protes dari sejumlah anggota Komisi XI DPR. Apalagi, kemungkinannya sangat kuat bahwa draf RUU itu sebenarnya berasal dari Institusi Bank Indonesia sendiri. Terlebih Baleg DPR RI saja sudah pernah menolak keinginan Pemerintah membuat draft RUU itu, dan memilih Komisi XI DPR membuat drafnya.
"Kalau benar draft itu dari BI, berarti ada permainan. Berarti ada sesuatu yang sedang diperjuangkan baik oleh BI atau oknum DPR. Mereka pasti akan berusaha tak mengatakan yang sesunguhnya, dari mana draft itu datang," beber Lucius.
"Jangan-jangan bisa saja benar BI punya kepentingan sehingga menggunakan cara mengedarkan draft melalui pimpinan Komisi XI. Mungkin supaya mungkin anggota DPR lain tepancing dan ikut," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad, mengakui, draft RUU Bank Indonesia yang ada di tangan anggota komisi dan sempat memicu protes tersebut, berasal dari para pimpinan komisi.
"Itu draft dari pimpinan. Kami membuat draft supaya ada pegangan," kata Fadel, Senin (29/6).
Fadel membantah bila draft tersebut merupakan draf titipan dari pejabat BI. Dalam benak Fadel, ia dibolehkan menyiapkan draft RUU untuk diserahkan dan dibahas anggota.
"Itu boleh saja. Saya kan Ketua Komisi XI DPR. Bisa, dong," tandas Fadel.
Padahal, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mengaku dikejutkan dengan munculnya sebuah draf RUU Bank Indonesia yang sampai ke tangan mereka tanpa pernah dibahas serta disepakati sebelumnya.
[ysa]
. Setiap anggota DPR RI memang punya hak mengusulkan UU. Dengan haknya itu, anggota DPR dapat membuat sebatas konsep pribadi untuk diusulkan ke pihak berkepentingan. 
BERITA TERKAIT: