Demikian disampaikan Ketua Umum Organisasi Kesejahetaraan Rakyat (Orkesta), Poempida Hidayatulloh. Dan Poempida mengingatkan, bagaimana pun juga pemerintah harus bertanggungjawab untuk memberikan subsidi sebagai bantal ekonomi dan sosialnya.
"Saat ini bantal ekonomi dan sosial sama sekali tidak ada. Kalau pun sudah direncanakan entah kenapa belum berjalan. Jika Pemerintah tetap mendorong kebijakannya yang memang membebani rakyat ya jelas Nawa Cita yang digembar-gemborkan hanya berbasis omongan saja," ungkap Poempida dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 16/6).
Pernyataan Poempida ini sekaligus menanggapi pernyataan ekonom Faisal Basri, yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi bisa dikatakan lebih berpandangan neoliberal dibanding pendahulunya, SBY. Salah satu indikasi, Jokowi menerapkan sepenuhnya harga jual bahan bakar minyak (BBM) dengan mengikuti mekanisme harga minyak mentah di pasaran internasional.
Menurut Poempida, prinsip dalam tata niaga BBM harus memberikan asumsi kepastian sehingga para pelaku ekonomi mempunyai kemampuan fleksibilitas until menyesuaikan. Dan kika kebijakan dilakukan dengan berbasis asumsi dan formula yang tidak transparan maka jelas ini menyulitkan bagi para pelaku ekonomi.
"Terutama basis UMKM yang jumlahnya sangat banyak Dan kehidupannya tidak lenting dari fluktuasi harga BBM. Ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah secara riil," ungkap Poempida.
"Akan lebih menyedihkan lagi kalau memang tuduhan tentang adanya kartel itu kemudian terbukti. Bukan saja hanya Pemerintah yang akan jatuh namanya tapi juga perekonomian Indonesia akan menjadi sangat terpuruk sebagai taruhannya," demikian Poempida.
[ysa]
. Dalam konteks penerapan harga bahan bakar minyak (BBM) berbasis pasar, memang per hari ini tidak dapat dilakukan karena akan berlawanan dengan UU yang ada. 
BERITA TERKAIT: