BUMD Didesak Beli Saham Pertamina

Selain agar kemakmuran dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia, pembelian saham oleh BUMD seluruh Indonesia dimaksud untuk menjaga keutuhan NKRI dan sekaligus mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas di dunia migas.
 
Demikian ditegaskan mantan penasihat ahli Kepala BP Migas Bidang Komunikasi, AM Putut Prabantoro dalam diskusi dan bedah buku berjudul "Industri Migas di Indonesia", di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Kamis (4/6).
 
"Sumberdaya alam termasuk migas Indonesia memiliki fungsi strategis yakni mempersatukan negara Indonesia. Dan disebutkan bahwa migas tersebut di manapun letaknya mempunyai kewajiban menjadi alat pencapaian kemakmuran setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, BUMD seluruh Indonesia diminta membeli saham perusahaan migas yang ada di Indonesia ataupun participating interest yang dimiliki Pertamina atau dalam pengelolaan bersama BUMD di suatu wilayah kerja," ujar Putut yang juga penulis buku "Migas-The Untold Story" terbitan Gramedia Pustaka Utama.

Dengan cara ini, dijelaskan lebih lanjut Putut yang saat ini menjadi Konsultan Komunikasi Bakamla RI, migas menjadi perekat NKRI dan sekaligus mengawasi kinerja Pertamina dan BUMD secara otomatis di seluruh Indonesia. Dengan pembelian saham ini, Jogyakarta sebagai provinsi yang tidak memiliki SDA, sebagai misal, tetap mendapatkan kemakmuran migas melalui saham yang diinvestasikan.
 
Hadir sebagai pembicara lain, Y Sri Susilo SE, M.Si (staf pengajar di UAJY), Ketua ISEI Jogyakarta Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D (Guru Besar Fak. EKBIS Universitas Gajahmada), Rahmad Pribadi (pengamat migas lulusan Harvard University, AS) dan dipandu Ronny Sugiantoro (wartawan senior).

Rahmad Pribadi mengingatkan, industri migas selalu sarat dengan politik lokal, nasional dan global karena melibatkan jutaan bahkan miliaran dolar investasi. Oleh karena itu, Rahmad menekankan, bangsa Indonesia harus mewaspadai segala bentuk penguasaan migas Indonesia oleh segelintir orang atau kepentingan sekelompok orang.
 
"Perlu anda lihat, apakah kasus-kasus yang muncul di publik berkaitan dengan kehidupan politik atau partai di Indonesia? Itu salah satu bukti migas sangat terkait dengan kehidupan politik dari sebuah negara dan bangsa," ujar Rahmad.
 
Guru Besar UGM, Lincolin Arsyad mengatakan, setelah BPMigas dan Petral dibubarkan, yang menjadi pertanyaan kedepan adalah, bagaimana tata kelola Migas di Indonesia perlu diperbaiki, supaya bisa memberikan manfaat setinggi-tingginya bagi Indonesia.

Ditegaskan, perbaikan tata kelola hulu dan hilir perlu dilakukan segera supaya mereka yang bekerja di Indonesia mendapat kepastian hukum juga.

Dengan ini, diharapkan kesenjangan antara pusat dan daerah penghasil migas dapat diatasi. Itu hanya bisa dilakukan dengan rasa nasionalisme yang kuat.
 
Dosen UAJY, Y Susilo menandaskan bahwa gambaran utuh soal industri migas perlu diketahui oleh para mahasiswa agar terhindar dari sengkarut persoalan migas yang sering dipolitisir oleh yang berkepentingan.[dem]