Sebab melalui langkah ini simultan pemerintah, baik melalui operasi penarikan beras "beracun" maupun melalui operasi yustisia untuk menangkap para penyelundupnya, menunjukkan bahwa dalam hal masalah pangan memang harus disikapi secara serius.
"Beredarnya beras plastik tidak bisa dianggap remeh. Selain menyentuh aspek kedaulatan ekonomi, juga membahayakan rakyat, mengingat negara bertugas melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 25/5).
Menurut Hasto, PDI Perjuangan pun berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan sehingga kasus beras palsu tidak akan terulang lagi. Di saat yang sama, pemerintah tidak boleh kalah, apalagi beredarnya beras plastik ini tidak hanya pelanggaran kedaulatan wilayah.
"Atas dasar hal itu, PDIP memberikan dukungan pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk menangkap pelaku kejahatan ekonomi tersebut," kata Hasto, sambil mengatakan PDIP mewaspadai bahwa beredarnya beras plastik tersebut sebagai bagian dari sindikat impor beras sehingga pemberantasan beras ilegal tersebut harus menjadi momentum untuk memerangi para penyelundup.
PDIP, lanjutnya, mengajak semua pihak untuk memerhatikan pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat petani Indonesia berproduksi dan merdeka di tanah airnya sendiri. Kini sudah saatnya politik pangan yang berpihak pada petani dikedepankan, termasuk memperbaiki sistem produksi pasca panen.
"Bulog pun harus diperkuat agar bisa membeli gabah secara langsung dengan petani, termasuk kerjasama dengan pemda," demikian Hasto.
[ysa]
. Gerak cepat pemerintah dalam menangani kasus beredarnya beras plastik atau yang mengandung bahan sintetis disambut positif PDI Perjuangan. 
BERITA TERKAIT: