Demikian disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. TB Hasanuddin menjelaskan, sejak zaman Presiden Megawati pun sudah mulai proses pelunasan utang itu dan dilanjutkan oleh Presiden SBY pada tahun 2005, dan seterusnya.
"Yang memprihatinkan adalah para pejabat di sekitar Presiden masih mentah, mereka belum punya pengalaman di pemerintahan, terutama konon Seskab yang memberi informasi," kata TB Hasanuddin kepada kantor
Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 29/4).
"Kasihan presiden berulang kali diberi data sampah yang menyesatkan rakyat," sambung TB Hasanuddin, yang pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden.
Terkait dengan tindakan yang harus diambil Presiden Jokowi, TB Hasanuddin menyerahkan kepada Presiden yang mempunyai hak peregoratif.
"Mau diapain. Apakah hak itu mau dipakai atau sudah nyaman dengan situasi seperti sekarang ini," demikian TB Hasanuddin.
[ysa]
BERITA TERKAIT: