"Maka, saat ini pemerintah berupaya memastikan terpenuhinya standar kebutuhan hidup yang berkualitas melalui program perlindungan sosial secara komprehensif," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dalam acara Fostering Commitment and Leadership for Philanthropy’s Engagement in the Post 2015 Development Agenda for Indonesia, di Jakarta (Senin, 13/4).
Dalam acara yang digelar atas inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini, Puan menjelaskan program-program perlindungan sosial untuk rakyat Indonesia. Yaitu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis ketahanan ekonomi rumah tangga.
"Program-program itu merupakan bagian dari langkah awal pemerintah mengimplementasikan strategi pembangunan yang berpedoman pada jalan Trisakti, yaitu berdaulat dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Yang kemudian dijabarkan ke dalam sembilan agenda strategis yang disebut Nawacita yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) ke-III," ujar Puan.
Oleh karena itu, kata Puan, sasaran dan target di dalam RPJMN ke-III ditetapkan sesuai dengan kebijakan politik pembangunan pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar rakyat, penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
"Untuk itu, segala upaya pemerintah dalam mencapai semua agenda prioritas dan pembangunan tersebut perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian dapat tercipta sebuah kolaborasi kemitraan baru yang berdasar pada prinsip gotong royong, prinsip yang sudah lama dibangun oleh para 'founding father' kita: Gotong Royong Membangun Bangsa," tutur Puan.
Puan menyambut baik inisiasi yang dilakukan PBB yang bertujuan untuk membangun kemitraan melalui sebuah deklarasi kemitraan baru antara Pemerintah, PBB, dan organisasi filantropis bekerja sama untuk mencapai tujuan Post-2015 Development Agenda dalam bentuk the Post-2015 Partnership Platform for Philanthropy.
[ysa]
. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengeluarkan berbagai program perlindungan sosial secara komprehensif untuk memenuhi standar kebutuhan rakyat Indonesia. Di antara program itu adalah untuk mengatasi tuntutan pembangunan manusia Indonesia. 
BERITA TERKAIT: