Peneliti TII, Wahyudi Thohary mengatakan, buruknya birokrasi di Tanah Air telah memicu maraknya praktik suap atau uang pelicin yang merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi. "Dari riset kita, ketika pebisnis ingin memulai usaha, beroperasi di wilayah tertentu, masalah yang dialami adalah birokrasi. Birokrasi yang buruk," katanya di Jakarta, kemarin.
Dia mengungkapkan, untuk mendapatkan layanan publik, banyak investor yang terpaksa mengambil jalan pintas yaitu dengan memberikan suap. "Mereka dari sana menilai, pembeÂrian itu sering, sehingga korupsi menjadi tinggi," ungkapnya.
Wahyudi menuturkan, praktik birokrasi seperti ini bisa melunÂturkan kepercayaan investor terÂhadap Indonesia. "Kebanyakan dari mereka nggak mau memberi suap. Ada kemungkinan kalau mereka melakukan itu akan kena hukuman. Itu sebenarnya yang harus dimitigasi," terangnya.
Pihaknya menemukan, ada beÂberapa sektor usaha di Indonesia yang dinilai rawan terjadi praktik korupsi dan kolusi dengan pihak pemerintah. "Sektor tersebut adalah industri, listrik, jasa, dan manufaktur. Sektor-sektor usaha ini dinilai rawan memberikan suap, gratifikasi, dan uang peliÂcin untuk melancarkan kegiatan mereka," bebernya.
TII, lanjutnya, melihat koÂrupsi telah berdampak pada perekonomian Indonesia. Antara lain, pemberian suap atau uang pelicin tersebut menjadikan Indonesia memiliki ekonomi berbiaya tinggi (
high cost econÂomy), di mana setiap perusahaan selalu menyediakan biaya lebih demi melancarkan kegiatan produksinya. "Asumsinya setiap perusahaan mengalokasikan 2-10 persen dari total biaya produksinya untuk uang pelicin," katanya.
Selain menjadikan perekonomian tidak efisien, korupsi juga mengakibatkan pendapatan negara hilang. Wahyudi memÂperkirakan Indonesia kehilangan 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP) akibat korupsi. TII menghimbau sektor swasta meninjau kembali risiko korupsi dari pemberian suap atau uang pelicin. "Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan standar pengawasan serta menggalakkan pelaporan ke instansi hukum terkait," tandasnya.
Kepala Pusat Studi Kerakyatan UGM, Revrisond Baswir menyeÂbutkan, sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia pada dasarnya berseberangan dengan amanah konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Di konstitusi dengan jelas meÂnyebutkan demokrasi ekonomi, namun sistem perekonomian nasional yang ada saat justru kapitalisme.
"Kapitalisme bertentangan dengan demokrasi ekonomi. Kalau dari sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945,
the whole economy Indonesia korup," katanya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme justru menyebabkan suburnya koruÂpsi. "Bisa saja korupsi diberÂantas tapi kita makin kapitalis. Apalagi, bila pemberantasan korupsi ditunggangi kapitalÂis untuk ekspansi modalnya. Upaya pemberantasan korupsi mestinya mendekatkan kita ke amanah Undang Undang Dasar," tekannya.
Revrisond melihat, yang diÂpentingkan dalam sistem perÂekonomian saat ini hanyalah pertumbuhan ekonomi, buÂkan pemerataan pendapatan. Artinya, wajar ketika banyak terjadi ketimpangan sosial di mana para elit bergelimpang harta, sementara rakyat kecil semakin miskin. "Maka boleh saja ekonomi tumbuh, tapi perÂsoalannya siapa yang tumbuh? Indeks gini melebar. Bahkan kini sudah 0,42," katanya.
Dia menjelaskan, upaya efisiensi perekonomian nasional termasuk dengan menggiatkan pemberantasan korupsi pada akhirnya tidak menyentuh akar persoalan. Efisiensi itu hanya menguntungkan para kapitalis.
Sementara, amanah UUD 45 terkait kemakmuran rakyat malah disalahartikan jadi kemakmuran orang per orang. ***
Praktek korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap mengÂkhawatirkan. Kondisi ini memÂbuat Indonesia dikenal sebagai negara korup, bahkan di dunia usaha sekalipun. Transparency International Indonesia (TII) mencatat investor asing enggan masuk ke Indonesia, lantaran belum hilangnya perilaku korup di birokrasi. 
BERITA TERKAIT: