Perbandingan ini disampaikan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, dalam rapat Komisi XI DPR dengan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/1).
Dengan perbandingan ini, Maruarar meminta Direktorat Pajak secara terbuka dan tegas meminta saja meminta penambahan sumber daya manusia pegawai pajak hingga 10 ribu personil. Hal ini penting demi memperkuat kerja dan juga untuk memenuhi target pajak.
"Patut diduga kalau jumlah pegawai pajak kecil dan kualifikasi rendah, yang diuntungkan pengemplang pajak. Semua juga tahu makro ekonomi kita bagus. Kita tahu banyak duit parkir di luar negeri. Kenapa kita biarkan dan tak cari solusi?" ujar Maruarar.
"Kalau Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men-PAN) tak merestui, kita harus rapat supaya ada solusi konkrit. Kalau ada unsur Pemerintah tak mendukung penambahan pegawai pajak, bisa dianggap tak mendukung penerimaan pajak meningkat," tandasnya.
Dalam rapat itu, sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pajak yang juga Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menyatakan pihaknya menyiapkan sejumlah terobosan dalam menggenjot penerimaan pajak. Selama ini target pajak tak tercapai, sehingga harus ada terobosan.
"Harus ada terobosan supaya optimal. Selama ini target tak tercapai. Ini target ditambah, kami akan berusaha keras supaya penerimaan pajak optimal. Caranya hanya satu, meningkatkan kepatuhan wajib pajak," kata Mardiasmo.
[ysa]
. Dengan jumlah penduduk sekitar 100 juta, Jepang memiliki 60 ribu pegawai pajak dengan jumlah auditor mencapai 10 ribu sampai dengan 12 ribu orang. Sementara Indonesia, dengan penduduk sekitar 240 juta hanya memiliki sekitar 32 ribu pegawai pajak dengan sekitar 4.000 auditor. 
BERITA TERKAIT: