Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Iqbal Alan Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan kalangan industri pariwisata di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).
Selain Iqbal Alan Abdullah, hadir juga Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Asnawi Bahar, Managing Direktur Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) Fachrul Bachri yang juga mewakili Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Wiryanti Sukamdani, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy dan lainnya.
Dalam paparannya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, Iqbal Alan Abdullah menjelaskan, ada beberapa skenario yang bisa ditempuh untuk merinci
target masing-masing negara pasar utama pariwisata Indonesia. Hal itu juga sekaligus untuk menghadapi kenyataan besarnya outbound daripada inbound selama ini.
Khusus untuk MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Iqbal menyebut jenis wisata ini sangat potensial untuk dikembangkan karena 40 persen wisatawan yang datang ke Indonesia bermotif bisnis atau meeting. Hanya saja, selama ini dukungan
pemerintah belum optimal.
Di Amerika Serikat, industry MICE ini lebih besar daripada industri otomotif dan transportasi udara. Kita punya peluang besar disini,†katanya.
Di antara usul yang mereka sampaikan adalah perlunya peningkatan status Direktorat MICE di Kementerian Pariwisata menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) MICE, sehingga perhatian terhadap industri ini bisa lebih besar lagi. INCCA juga mengusulkan pembentukan Indonesia Convention and Exhibition sebagai lembaga pemerintah nondepartemen yang khusus menangani industri MICE di Indonesia sebagaimana di negara lain.
Untuk mendorong lebih banyak kunjungan wisman, Iqbal kemudian mengusulkan Visit Indonesia Year untuk tahun 2016, 2017 dan 2018. Ini, begitu Iqbal, sebagai trigger untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.
Selain itu, Iqbal Alan Abdullah mendorong keberpihakan pemerintah dalam mengembangkan dunia usaha dalam negeri dengan mengupayakan penurunan suku bunga perbankan di bawah 10 persen untuk misalnya kredit maksimal Rp5 miliar.
Hal ini sangat dibutuhkan dunia usaha untuk dapat bertumbuh sehat terutama dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dengan era liberalisasi saat ini,†sambung Iqbal.
Kalangan industri juga menyoroti Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan meminta agar DPR mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi 25.000 tenaga ahli SDM pariwisata menghadapi persiangan di tingkat ASEAN maupun global.
[zul]
Target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2019 ke Indonesia sulit tercapai jika tanpa kerja keras dan sinergi antara pemerintah dengan kalangan industri. Bahkan harus dilakukan secara simultan antara pemasaran, pengembangan destinasi, penguatan dunia usaha serta sumber daya manusia pariwisata. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: