Wakil Ketua Umum Energi dan Mineral Kadin Sumatera Utara, Tohar Suhartono, menegaskan bahwa ketidakpastian pasokan gas ini akan berdampak pada kekecewaan perencanaan untuk pelanggan. Pihaknya pun sudah mengirim surat sampai 10 kali kepada Kementerian ESDM namun tidak ditanggapi secara serius.
"Kami sudah capek kirim surat, tapi tak ada tanggapan," katanya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Sinergi BUMN dan Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Krisis Gas Bumi di Wilayah Sumatera Utara yang digagas Energy Nusantara di Jakarta (Kamis, 18/12).
Tohar pun menyarankan agar gas tak lagi diiekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Demikian juga kontrak gas antara PGN dengan Pertamina yang saat ini tinggal 5-6 mmscfd yang akan selesai pada Maret 2015 tidak diputus menjaga kelangsungan gas.
"Ke depan, perlu disusun strategi ketahanan energi Sumut mengurangi risiko ketergantungan Arun-Belawan. Harus ada
political will dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik antara PGN, BPH Migas, Pertamina, Dirjen Migas, SKK Migas, Kadin, DEN untuk meminimalisir kendala pasokan gas," demikian Tohar.
[ysa]​
. Meski Krisis gas di Sumatera Utara sudah menjadi persoalan nasional namun hingga kini belum ada penyelesaian yang tuntas dari pemerintah. 
BERITA TERKAIT: