"Kita berharap Menteri PU bertindak sebagai penyokong agenda efisiensi keuangan negara yang sudah digaungkan Pak Jokowi dan Pak JK. Bukan sebaliknya memerankan diri layaknya komisaris perusahaan swasta," kata Ketua Pusaka Trisakti, Rian Andi Soemarno, kepada Kantor Berita Politik
RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 18/12).
Pernyataan Rian ini terkait dengan niat Basuki Hadimuljono membeli aset PT Minarak Lapindo Jaya senilai Rp 781 miliar. Sikap Basuki ini sebagai lanjutan dari keputusan rapat koordinasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), pada 24 September 2014 yang waktu itu Kementerian PU masih dipimpin oleh Menteri Djoko Kirmanto. Dana sebesar itu rencananya akan digelontorkan kepada para korban setelah pihak Minarak angkat tangan karena kesulitan keuangan.
JK pun kaget soal kabar pemerintah yang akan mengambil alih sebagian aset dalam Peta Area Terdampak (PAT) kasus lumpur Lapindo sebesar Rp 781 miliar dari PT Minarak Lapindo Jaya. Dan karena itulah, Pusat Kajian Trisakti, sebagai lembaga think-thank penyokong kabinet Jokowi-JK, pun angkat bicara.
Rian mengingatkan, sejak awal kasus Lapindo bukanlah kasus ganti rugi, tetapi jual beli tanah. Lapindo membeli tanah masyarakat yang terkena dampak lumpur di Peta Area Terdampak (PAT). Dan kini, Lapindo masih berutang 20 persen dari kewajibannya, dan bukan kemudian pemerintah cq rakyat yang harus membeli kembali aset Lapindo dengan anggaran negara dengan alasan bahwa Minarak Lapindo sudah kesulitan keuangan tidak bisa dijadikan dasar pemerintah membeli kembali.
"Apakah Pak Basuki sudah begitu hapal sekali keuangan Minarak Lapindo karena pernah ditugaskan di masa SBY menjadi Ketua Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (Timnas PSLS). Ini menimbulkan kecurigaan publik apa ada udang di balik bakwan?" tandas Rian.
Rian pun menyarankan Basuki secara pribadi bisa membentuk konsorsium swasta untuk menalangi pembelian aset Lapindo dari Minarak tersebut. Dan selanjutnya, jika negara sudah sukses membiayai banyak pelabuhan, jembatan, sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan dan masih ada kelebihan dana, mungkin pemerintah akan membeli kembali tanah dari konsorsium swasta tersebut.
"Visi Jokowi-JK menganggarkan dana maksimal di infrastruktur bukan berarti buat dihambur-hamburkan. Jika Minarak menyatakan nyerah soal Lapindo, sebaiknya Pak Basuki menyatakan nyerah jadi Menteri PU, dibandingkan nyerahnya pada skuadron Abraham Samad," demikian Rian.
[ysa]
. Secara etis, seharusnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berkonsultasi dulu dengan Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait dengan penggunaan uang negara yang merupakan kewajiban pihak swasta. 
BERITA TERKAIT: