Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) memprotes rencana ini. Lebih-lebih dana yang mau dikucurkan kepada Bank DKI pada tahun 2015 sebesar Rp 3 triliun.
"Kami khawatir dana ini akan disalahgunakan kembali," kata Presidium Kamerad, Haris Pertama, beberapa saat lalu (Sabtu, 13/12).
Haris mengatakan, Kejaksaan Agung memang lamban dalam menangani dugaan korupsi Bank DKI, dengan angka kerugian negara mencapai Rp 80 miliar. Karena itu ia mendesak Kejaksaan, di bawah pimpinan M Prasetyo, untuk segera mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya dan menangkap pelaku korupsi yang sebenarnya.
Koordiantor Presedium Kamerad, Haris Pertama mengatakan kasus ini bisa mencoreng provinsi DKI Jakarta. Haris pun menegaskan, hari Selasa mendatang (16/12) akan melakukan aksi di Kejaksaan Agung dan Bank DKI.
"Kami akan melakukan aksi demo di kedua tempat tersebut. Ini sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan kami kepada kota Jakarta," tandasnya.
Haris menjelaskan, modus operandi korupsi ini adalah dengan cara penunjukan langsung perusahaan pelaksana proyek dan pengaturan lelang. Dalam proyek pengadaan 100 unit ATM dianggarkan Rp 82,5 miliar dan untuk proyek GCMS dianggarkan Rp 8,46 miliar. Namun dalam 2 proyek tersebut, terjadi penyimpangan. [ysa]
. Pemerintah Provinsi DKI mau mengucurkan dana suntikan berupa Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada sejumlah BUMD. Salah satu di antara BUMD itu adalah Bank DKI. 
BERITA TERKAIT: