Sudah Saatnya Demokrat Hengkang dari KMP

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

Minggu, 07 Desember 2014, 00:31 WIB

Sudah Saatnya Demokrat Hengkang dari KMP

sby/net

. Ketua Umum Partai Demokrat, Soesilo Bambang Yudhoyono, atau SBY, bisa belajar dari pengalaman masa lalu saat sepuluh tahun menjadi Presiden. SBY harus menjadikan pelajaran dari rongrongan Golkar maupun PKS di Sekretariat Gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)di masa lalu dalam membangun koalisi permanen d Koalisi Merah Putih.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Minggu, 7/12).

Pernyataan Ari ini terkait dengan pilihan politik Partai Demokrat untuk menjadi kekuatan penyeimbang pasca Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali kemarin memutuskan untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).

Keputusan Golkar ini tentu saja sangat melukai SBY. Sehingga SBY meminta fraksinya untuk menjalin komunikasi yang intens dengan PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat guna menggalang suara di parlemen nanti agar mendukung Perppu Pilkada.

"Posisi penyeimbang Demokrat hendaknya lebih dipertajam. Cukup sudah bagi SBY untuk membawa perahu Demokrat berada di dermaga KMP, saatnya membentangkan layar Demokrat menuju pantai KIH," kata Ari, yang merupakan pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI).

Tentu saja, lanjut Ari, SBY tidak ingin legacy di akhir masa jabatannya berupa Perppu Pilkada digagalkan oleh sikap tidak gentleman dari Golkar, PKS atau Gerindra untuk berbalik menolak Pilkada.

"Kalau PAN saya yakin akan segendang sepenarian dengan irama besan. Maksudnya Hatta Rajasa pasti akan mementingkan misi besannya yakni SBY ketimbang selalu menghamba pada bekas sekondannya di pilpres kemarin," demikian Ari Junaedi, yang juga dosen di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. [ysa]