Karena fakta politik nasional kini terbelah jadi dua, yaitu gang KIH (Koalisi Indonesia Hebat) yang berkuasa di pemerintahan, dan blok Koalisi Merah Putih (KMP) penguasa parlemen, maka Jokowi memang harus mengubah strategi dan janji saat pilpres yang akan mengurangi porsi orang parpol dalam kabinetnya,†tutur koordinator GIB Adhie M Massardi kepada Kantor Berita Politik
RMOL siang ini (21/11) di Jakarta.
Menurut Adhie, dengan senjata trisula hukum†(jaksa agung, menkumham, dan polri) dalam genggaman, Jokowi akan leluasa melibas mafia, koruptor dan pelanggar HAM yang berdada di blok lawan politiknya (KMP).
Memang bisa terjadi perang antar-gang seperti di film-film Hollywood. Karena di masing-masing blok politik itu ada mafia, koruptor dan pelanggar HAMnya. Tapi tidak apa-apa. Biarin saja. Sebab hasilnya toh akan sangat positif buat bangsa ini. Paling tidak, separuh mafia, koruptor dan pelanggar HAM di negeri ini bisa dilibas,†katanya.
Nah, nanti pada pilpres mendatang, yang bisa saja terjadi sebelum 2019, rakyat tinggal memilih capres dari kubu KMP, yang giliran bakal melibas mafia, koruptor dan pelanggar HAM yang di gang KIH. Sehingga dalam tempo yang tidak terlalu lama, Indonesia ini bisa benar-benar terbebas dari cengkeraman para mafia, koruptor dan pelanggar HAM,†pungkas jubir presiden Gus Dur ini.
[dem]
Gerakan Indonesia Bersih (GIB.) mengapresiasi pilihan Presiden Joko Widodo untuk posisi jaksa agung yang diambil dari parpol (Nasdem) yaitu HM Prasetyo, setelah sebelumnya memposisikan tokoh PDIP Yasonna H Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
BERITA TERKAIT: