"Pelantikan Ahok ini resiko dari Perppu yang dikeluarkan SBY sebelum akhir tugasnya yang lalu," kata pemerhati politik, Solon Sihombing kepada
RMOL, Rabu (19/11).
Ia menekankan, keputusan Presiden Joko Widodo melantik Ahok di Istana, sah dan konstitusional. Kendati di satu sisi ini bisa jadi pukulan telak bagi para
opponent (penentang)-nya.
Sebagai warga Jakarta, Solon mengharapkan kepada semua pihak agar legowo menerima pelantikan Ahok sebagai DKI 1. Terlebih ke depan, pekerjaan berat sudah menantinya, terutama menghadapi ancaman banjir, kemacetan serta demo-demo efek dari kebijakan pemerintah pusat menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Solon juga yang eks aktivis Human Rights (IWFR/Immigrant Worker Freedom Rights) USA saat berdomisili di negeri Paman Sam itu menambahkan, Ahok harus diberi kesempatan menunjukkan kinerjanya dalam sisa tiga tahun masa kerjanya.
"Jika beliau tidak becus, sebagai sahabat, saya juga akan beroposisi untuk menentang beliau," ungkap Solon.
Menurutnya pula, aksi demo maupun kritik yang ditujukan kepada Ahok merupakan hal yang wajar asalkan sesuai koridor hukum berlaku dan tidak merugikan masyarakat lainnya.
[wid]
Pelantikan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang dijadwalkan siang nanti di Istana merupakan sejarah kedua sesudah Ali Sadikin. 
