Syarat dari Jokowi Penghambat Pengadaan Bus Transjakarta

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Senin, 03 November 2014, 17:37 WIB
Syarat dari Jokowi Penghambat Pengadaan Bus Transjakarta
rmol news logo Hambatan dan halangan paling utama saat mengadakan pelelangan bus Transjakarta tahun anggaran 2013 adalah memenuhi kemauan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo. Salah satunya, Jokowi ingin menggunakan bahan bakar gas kepada semua bus.

Demikian disampaikan bekas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Udar Pristono dalam persidangan di Pengadilan Tipik‎or Jakarta, Senin (3/11). Udar bersaksi dalam sidang dua terdakwa kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta, Drajad Adhyaksa dan Setiyo Tuhu.

Kata dia, keinginan Jokowi itu sulit dipenuhi. Apalagi, tak banyak produsen membuat bus sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Jokowi, yang saat ini sudah menjadi Presiden RI itu.

"DKI minta bus mesti berbahan bakar gas dan deknya 110 centimeter. Tidak banyak produsen yang bisa memproduksi itu. Saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur waktu itu kesulitannya. Tapi Pak Gubernur tetap minta gas," kenang Udar.

Padahal, kenyataannya kebanyakan produsen bus di dunia hanya beberapa saja yang membuat bus berbahan bakar gas. Pemasok bus Transjakarta berbahan bakar gas itu ada dari Indonesia melalui merek Inka. Kemudian produsen lainnya berasal dari Tiongkok dan Korea Selatan.

"Ada yang bilang bus Eropa harganya hanya Rp 3,4 miliar, kalau yang China Rp 3,6 miliar. Tapi kita harus ingat, bus Eropa pakai bahan bakar solar dan transmisi manual. Yang kita perlukan gas dan transmisi otomatis," terang Udar.

karena ingin sesuai dengan Jokowi itulah proses pelelangan beberapa kali gagal. Kata Udar, penyebabnya adalah banyak produsen bus tak sanggup memenuhi spesifikasi diajukan Pemprov DKI. Padahal menurut dia, Pemprov DKI sangat butuh bus buat mempercepat perbaikan transportasi massal.

"Ini kan sudah masuk dalam rencana percepatan transportasi. Kalau dulu zaman Pak Fauzi Bowo paling banyak pesan 38-40 bus, tapi karena ini percepatan makanya jumlah paketnya besar," terang dia.

Dilanjutkan Udar, kemauan Jokowi itu juga menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam proses pelelangan melalui sistem paket. Karena tak banyak produsen bus bahan bakar gas, maka dia juga mesti memilih pabrikan mampu memproduksi bus sesuai permintaan dan dalam jumlah besar.

"Dasar sistem paket adalah kemampuan dasar dan efisiensi waktu. Itu usul dari sekretaris dan bawahan saya. Kemampuan dasar perlu karena pesanannya dalam jumlah besar," jelasnya.

Udar mengaku ada dua tipe pengadaan bus Transjakarta. Pertama adalah impor utuh dan kedua hanya memasukkan rangka dan mesin saja, sedangkan karoserinya dibuat di Indonesia. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA