Demikian disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Rizal pun menyarankan Jokowi agar tetap fokus pada Trisaksi, dengan mengeluarkan kebijakan yang pro pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.
Dalam 100 hari kepemimpinan itu, Rizal menyoroti soal wacana kebijakan menaikkan harga BBM. Rizal mengakui, selama ini ada sekelompok orang yang mau menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000 hingga Rp 3.500, sehingga harga BBM menjadi sekitar Rp 90.000 sampai Rp 10.000.
Rizal mengingatkan, rencana ini justru bisa menimbulkan masalah. Pemerintah bisa dinilai melanggar Kontitusi karena harga ekonomis BBM sendiri sebesar Rp 8.400. Apalagi harga minyak turun dari 100 dolar AS menjadi 80 dolar AS per barel.
"(Pemerintah Jokowi-JK) harus hati-hati," kata Rizal Ramli beberapa saat lalu (Rabu, 22/10).
Sebagai masukan, Rizal Ramli punya jurus jitu dan jalan alternatif untuk mengatasi persoalan ini. Jalan alternatif ini penting, sebab Jokowi-JK juga harus menjaga daya beli sekitar 83 juta pengendara sepeda motor, 3 juta pengguna angkutan umum, dan 2 juta nelayan.
"Pemerintah bisa bikin BBM rakyat, yang oktannya 83. Sehingga yang punya mobil bagus, bila menggunakan BBM rakyat ini maka mesinnya akan mengelitik dan rusak. Otomatis gak bakal ngibul serta nyolong lagi pakai BBM rakyat," jelas Rizal.
Dengan cara ini, Jokowi bisa mendapat dua keuntungan. Pertama, negara bisa diuntungkan minimal Rp 40 triliun dan bisa memperbaiki anggaran. Kedua, dukungan rakyat kepada Jokowi tidak akan berkurang.
Rizal menambahkan, persoalan pemerintahan Jokowi-JK bukan semata masalah APBN belaka. Masalah ke depan, lebih luas dari sekedar persoalan anggaran. Sebab ada
quatro deficit yang diwariskan pemerintahan SBY. Yaitu defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan yang bisa bikin rupiah anjlok, defisit neraca pembayaran, dan defisit anggaran.
"Defisit ini bisa menggangu fundamental ekonomi," demikian Rizal.
[ysa]