"Kalau tidak sanggup membersihkan sampah, mestinya Jokowi tidak perlu menggelar acara arak-arakan dan syukuran. Ini merupakan contoh yang buruk dari pemimpin. Apalagi pemimpin yang baru sehari pertama menjalankan tugasnya," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Sekjend HUMANIKA), Sya'roni, kepada
RMOL sesaat lalu (Selasa, 21/10).
Sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, menurut dia, mestinya Jokowi bisa mengantisipasi bahwa di setiap event yang mengerahkan massa dalam jumlah yang besar pasti akan meninggalkan tumpukan sampah. Seharusnya Jokowi juga menyiapkan tim relawan yang khusus membersihkan sampah. Tidak seperti sekarang, sampah menumpuk tidak ada yang bertanggung jawab, dan akhirnya Pemprov DKI Jakarta terpaksa menggelontorkan anggaran dari APBD untuk mengerahkan 1000 orang petugas kebersihan dan 22 kendaran pengangkut sampah.
"Bukankah anggaran APBD DKI Jakarta lebih dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta daripada untuk menyumbang acara pencitraan Jokowi?" tanya Sya'roni.
Untuk itu dia mendesak Jokowi segera memerintahkan relawannya untuk membersihkan sampah sisa arak-arakan dan syukuran tersebut. Selain itu, Jokowi juga harus mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membersihkan sampah tersebut.
"Jokowi juga harus meminta maaf kepada masyarakat Jakarta karena telah merusak keindahan kota Jakarta," pungkas Sya'roni.
Diberitakan sebelumnya, sampah sisa pesta syukuran rakyat atas pelantikan Jokowi sebagai Presiden ke-7 Indonesia menggunung di Monas, Jakarta Pusat. Sampah bermacam-macam jenisnya. Kepastian mengenai hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri Ediningtyas Kusumadewi. Tyas, sapaan Saptastri, menegaskan, volume 100 ton itu masih perkiraan.
Menurut Tyas, kisaran 80-100 ton itu sama seperti volume sampah saat Jakarta Night Festival pada malam pergantian 2013 ke 2014. Untuk membersihkan sampah, petugas harus menyapu sampai tiga kali: pukul 14.00 hingga 15.00, lalu pada pukul 00.00 dan jam 05.00.
[dem]
BERITA TERKAIT: