Praktisi industri migas yang juga alumni S3 Universitas Oxford, Gde Pradnyana, mengakui tantangan terbesar pemerintahan Jokowi-JK adalah persoalan energi. Dengan turunnya produksi migas khususnya minyak dan meningkatnya konsumsi energi khususnya BBM maka gap supply-demand energi khususnya minyak akan makin lebar.
Ini, ungkap Gde Pradnyana, membuat subsidi BBM yang dibebankan ke APBN juga makin besar. Untuk mengatasi beban subsidi ini, solusi yang ditempuh pemerintahan sebelumnya adalah menggenjot produksi dan menaikan harga BBM tetapi terbukti kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah.
"Tahun 2012 pemerintah sudah menaikan harga BBM dari Rp.4500 ke Rp.6500, tapi ternyata beban subsidi tetap saja membengkak. Kemudian pemerintah juga sudah menaikan tarif dasar listrik, tapi tetap saja subsidi listrik membengkak," ujar Gde Pradnyana yang menuntaskan pendidikan S2-nya di Uni. College London dalam bidang teknik lepas pantai beberapa saat lalu (Selasa, 21/10).
Menurut alumni Teknik Sipil ITB ini, karut-marut persoalan subsidi akan terus berulang selama akar masalahnya tidak ditangani, yaitu masalah konsumsi energi yang berkeadilan. Persoalan di hilir tidak bisa dicarikan solusinya di hulu.
""Kita lihat data bahwa lebih dari 90 persen BBM bersubsidi diserap oleh sektor transportasi. Jadi masalah penyediaan transportasi yang murah menjadi kuncinya. Selama ini masalah transportasi nyaris tanpa perlindungan dari pemerintah dan diserahkan ke swasta," demikian Gde Pradnyana.
[ysa]
. Usai gegap gempita publik menyambut pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden-wakil presiden baru, ada harapan lain yang diharap dari masyarakat. Susunan kabinet Jokowi-JK diharap berisi sosok-sosok bersih, kompeten serta bisa mengimbangi gerak cepat Jokowi-JK dalam mengurai persoalan berat yang dihadapi bangsa dan negara. 
