Demikian disampaikan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Karena itu, ungkap Hasto, usulan Presiden SBY terkait dengan Panglima TNI, Kapolri, dan bagaimana PDI Perjuangan hadir lengkap pada saat pelantikan Presiden SBY pada tahun 2004 dan 2009 adalah contoh praktek politik yangg dewasa dan sehat yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan. Demikian halnya penghormatan terhadap Partai Denmokrat yang menempatkan kadernya sebagai Ketua DPR karena posisinya sebagai pemenang pemilu tahun 2009.
Namun sayang, lanjut Hasto, praktek politik berkeadaban tersebut kini jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Simbiosis kekuatan Orde Baru, yang menjadi Neo Orde Baru di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, Prabowo dan Amien Rais, kini tampil dengan politik bumi hangus atas dasar kekalahan di pemilu legislatif dan pilpres.
"Kami mencium adanya set back agenda, yang intinya ingin mengubah UU KPK, dan mengembalikan pemilu presiden langsung untuk dikembalikan ke MPR," kata Hasto beberapa saat lalu (Jumat, 3/10).
Atas dasar hal tersebut, lanjut Hasto, meskipun Pimpinan DPR RI tetap dipegang oleh Koalisi Merah Putih (KMP) dan ada kemungkinan pimpinan MPR juga diperlakukan sama, maka sikap partai pengusung Jokowi-JK tidaklah berubah. Sebab politik masuk dalam seluruh peradaban demokrasi, jika dilaksanakan dengan hati nurani dan tetap memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat.
"Kedua hal inilah yangg menjadi landasan seluruh sikap politik kami. Sayang nilai musyawarah dan tradisi demokrasi yangg sehat telah dikalahkan oleh ambisi kekuasaan buta yangg mencabut hak politik rakyat," ungkap Hasto.
PDI Perjuangan, lanjut Hasto lagi, mengajak seluruh kelompok pro demokrasi untuk bersama-sama membela hak rakyat yangg berdaulat, sebab Indonesia yangg begitu besar tidak bisa dibangun oleh dendam politik.
[ysa]
. Posisi politik PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan selama 10 tahun dibangun oleh kesadaran untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dan bukan oleh dendam politik. 
.jpg)
