Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, dalam rilisnya, Jumat (12/9).
Dia mengkritik aktivitas yang dilakukan sejumlah instansi negara yang menimbulkan kemacetan. Misalnya, kegiatan pisah sambut Kapolda Metro Jaya dari Irjen Dwi Priyatno kepada Irjen Unggung Cahyono pada Jumat lalu (5/9). Untuk menggelar acara tersebut, Polda Metro Jaya menutup pintu masuk dari pagi hingga sore, sehingga pelayanan masyarakat di Samsat Polda Metro Jaya terganggu. Bukan hanya itu, anggota Polisi dan masyarakat yang akan berurusan ke kantor Polda Metro Jaya terpaksa memarkir kendaraan di ruas jalan Gatot Subroto hingga kawasan SCBD Sudirman. Akibatnya kemacetan di wilayah Sudirman dan Gatot Subroto bertambah parah.
Ironisnya, Edison melanjutkan, pihak Polda Metro Jaya tidak menunjukan kepedulian terhadap gangguan lalu lintas akibat kegiatan yang dilakukan. Sebab, beberapa hari kemudian Polda kembali menggelar kegiatan bazar selama dua hari Selasa (9/9)-Rabu (10/9) dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari. Pelaksanaan bazar digelar di halaman gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus hingga gedung utama. Demi kegiatan tersebut, Polda Metro Jaya menutup pintu masuk untuk kendaraan. Akibatnya, macet disekitar Gatot Subroto dan Sudirman serta kawasan SCBD tak dapat dihindari.
ITW mengingatkan instansi negara, apalagi Polri, mempertimbangkan kepentingan masyarakat khususnya untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas sebelum melakukan kegiatan. Apalagi kegiatan yang dilakukan itu tidak terkait langsung dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.
Menurut Edison, ketidakpedulian terhadap kepentingan umum seperti kelancaran lalu lintas juga terjadi di sejumlah wilayah yang diisi kantor-kantor pemerintah. Seperti yang terjadi setiap hari di sepanjang jalan Merdeka Barat kawasan Monas. Setiap menjelang pukul 15.00 puluhan bus karyawan Dephub, Menko Polhukam sudah diparkir di ruas jalan tersebut. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut menjadi macet.
"Petugas Dishub harus berani menindak tegas kendaraan yang parkir sembarangan, walaupun itu milik petinggi. Jangan takut," seru Edison
[ald]
Setiap kegiatan yang dilaksanakan lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta serta organisasi masyarakat dan organisasi politik tidak boleh mengganggu keamanan, keselamatan. ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. 
