Jelang Pasar Tunggal, Pemerintah Harus Proteksi Buruh

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengakui sejauh ini masih ada kesulitan bersaing terutama dalam sektor tenaga kerja Indonesia dengan negara di kawasan Asia Tenggara.

"Indonesia belum siap sepenuhnya, terutama pada sektor buruh. Pasar tunggal ini memang dibutuhkan. Namun, pemerintah harus bekerjasama dengan para buruh untuk terus meningkatkan skill dan keterampilan para pekerja agar bisa bersaing," ujarnya dalam kuliah umum dihadapan ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di Auditorium FISIP Universitas Indonesia (UI), Jakarta (Kamis, 11/9).

Andi menjelaskan, sebelum pasar tunggal ini berlangsung, dia meminta pemerintah untuk memberikan proteksi kepada buruh serta menambah skill agar bisa memiliki daya saing dengan pekerja dari negara lain.

"Kita tidak bisa menghindari MEA ataupun ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) 2015 ini, dengan demikian pemerintah harus mulai memproteksi masyarakatnya termasuk para buruh," katanya.

Pemerintah juga harus bisa memberikan jaminan kesehatan bagi buruh yang dibiayai negara. Menurut dia, meskipun telah ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, namun pelayanan yang diberikan melalui program ini harus terus disempurnakan.

Selain itu, Andi juga meminta pemerintah segera membenahi kualitas SDM buruh serta perusahaan tempat para buruh bekerja untuk meningkatkan kualitas SDM para pekerjanya.

"Perlu ada peningkatan angka pendidikan, selama ini 70 persen buruh kebanyakan berpendidikan SD. Ini harus ditingkatkan menjadi SMA. Dalam 5 tahun ini peran pemerintah sangat kurang. Anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN belum dimanfaatkan secara maksimal," jelasnya.

Dia berharap jika MEA diberlakukan, tenaga kerja di Indonesia siap menyambutnya. "Ketika itu diberlakukan, maka tenaga kerja kita diharapkan sudah siap," tegasnya.[dem]