Moratorium Karet Perlu Dicoba Sampai Harga Untungkan Petani

"Untuk menstabilkan harga, produsen karet dunia perlu membuat kesepakatan untuk mengurangi pasokan ke pasar sawit dunia. Bila pengurangan pasokan tidak juga bisa menstabilkan harga maka tidak ada salahnya bila disepakati opsi moratorium pasok karet sementara sampai harga kembali menguntungkan bagi petani," kata  Anggota Komisi IV DPR Habib Nabiel Almusawa dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (29/8).

Diberitakan sebelumnya bahwa Kementerian Perdagangan telah membentuk Task Force Karet Nasional (TFKN) guna mengatasi anjloknya harga karet dunia. Untuk hal tersebut TFKN diberi tugas untuk melobi organisasi karet internasional seperti International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan International Rubber Consortium (IRCo), serta mengadakan pembicaraan dengan negara-negara produsen utama karet dunia seperti Thailand dan Malaysia.

Harga karet sekarang, lanjut Habib, telah membuat petani karet lesu. Banyak petani yang berhenti menderes karet karena penghasilan yang diperoleh tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Mereka beralih menekuni sayuran dan padi atau mencari pekerjaan lain seperti bekerja di perkebunan sawit yang penghasilannya lebih menjanjikan. Dampaknya, banyak pabrik pengolahan karet kekurangan bahan baku dan terpaksa mengurangi produksi bahkan ada yang tutup.

"Akibatnya, banyak pegawai pabrik yang dirumahkan," ujar Habib.

Di awal tahun 2013 (Februari), harga karet dunia di bursa Tokyo Commodity Exchange (Tocom) sempat mencapai angka tertinggi 530,6 yen per kg atau US$6.349 per metrik ton. Di awal tahun 2014 (Januari) harganya jatuh ke angka 261,50 yen per kilogram (US$2.517 per ton). Sedangkan saat ini harga bergerak di kisaran 196,4-199,5 yen per kg.

"Kalau menjual sekarang rugi. Untuk memulihkan harga, opsi moratorium pasok karet ke pasar dunia perlu dipertimbangkan untuk disepakati oleh semua negara produsen," pungkas politisi PKS ini. [rus]