Kini, setelah menjalani proses Pilpres, bukan berarti ujian demokrasi telah usai. Komitmen pada konsolidasi demokrasi akan diuji terus menerus, tanpa henti. Beberapa negara membuktikan, negara yang sudah berada dalam posisi demokratis sekalipun bisa jatuh ke bandul otoritarisme.
Kini, ujian proses demokratisasi itu bernama komposisi kabinet. Pemerintahan Jokowi-JK akan ditagih komitmen dan keberpihakannya, dengan menunjukkan calon-calon menteri, yang bukan saja demokratis, namun juga harus mencerminkan nilai substansial demokratis dengan menempatkan orang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya.
Dalam hal inilah, sejumlah orang mengkhawatirkan nama Luhut Panjaitan yang mulai disebut sebagai calon Menko Perekonomian. Mereka bukan tak suka pada Luhut, melainkan menilai kurang pas saja bila Jenderal Angkatan Darat ini memimpin bidang ekonomi, lebih-lebih sebagai koordinatornya.
Salah-salah, Indonesia akan menjadi seperti pemerintahan transisi Thailand atau Myamnar, yang persoalan ekonominya dipegang dan dikendalikan para jenderal.
Karena itu, gejolak menolak nama Luhut bisa saja membesar. Dan tentu saja, ini akan berimbas pada pemerintahan Jokowi-JK, yang juga saat ini sedang menghadapi masalah ekonomi yang sangat berat; bukan semata persoalan defisit transaksi maupun investasi yang mandeg, melainkan juga yang kini dirasakan rakyat banyak terkait dengan pembatasan subsidi bahan bakan minyak (BBM).
[ysa]
. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia boleh dikatakan sebagai negara paling demokratis. Proses demokrasi Indonesia pun selalu mendapat perhatian, dan pujian, dari berbagai belahan negara. 
