"(Tim transisi) ini memang tradisi baru, tapi yang jelas bukan
power sharing. Kita tidak bicara kabinet. Di sini kita bahas apa yang akan kita lakukan, prioritasnya apa. Kita kan ingin program (kampanye) cepat diimplementasikan," kata Jokowi usai rapat di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam.
Jokowi sendiri mengaku tak berupaya mau melangkahi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengumumkan tim transisi sebelum putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Dia menilai tidak ada salahnya dia bekerja mempersiapkan program pemerintahan melanjutkan janji-janji kampanye.
"Kita menghormati proses di MK, tapi yang (menjalankan) proses (gugatan di MK) itu kan (pihak) sana (Prabowo-Hatta). Sudah, itu saja," katanya, sebagaimana dilansir
JPNN.
Jokowi juga menyindir tim kampanye Prabowo-Hatta yang pada waktu kampanye pilpres dikabarkan telah menjanjikan posisi menteri utama dan sejumlah kursi menteri pada sejumlah petinggi partai politik pendukungnya.
"Enggak apa-apa dong. Mau bentuk kabinet waktu kampanye saja boleh kok. Apalagi ini yang sudah ada dasar dari KPU," ujar Jokowi.
[ysa]
. Kantor Transisi Jokowi dibentuk untuk untuk menajamkan program yang selama ini disampaikan saat kampanye, dan sama sekali bukan untuk bagi-bagi kue kekuasaan. 
